KPK usul BPK diizinkan mengaudit dana parpol
Merdeka.com - Pemerintah menyetujui kenaikan dana partai politik dari semula Rp 108 per suara sah menjadi RP 1.000 per suara sah. Salah satu pengusul kenaikan dana parpol adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, kajian kenaikan dana parpol sudah ada sejak 2009. Kajian yang spesifik tentang partai politik baru dilakukan di tahun 2015 dan 2016.
"Dari sanalah kita baru menyurati otoritas-otoritas yang terkait, termasuk juga kita sampaikan pada presiden bahwa dana yang dialokasikan saat ini untuk parpol tidak akan cukup membiayai parpol," ujar Febri di gedung KPK, Senin (28/8).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
Febri juga menjelaskan, yang diusulkan KPK bukan hanya kenaikan dana parpol tapi juga peningkatan aspek akuntabilitas. Perlu ada revisi peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana parpol secara akuntabel. Ini penting untuk mencegah penyimpangan.
Selain itu, lanjut Febri, kenaikan dana parpol harus diletakkan sebagai bagian dari perbaikan atau penguatan partai politik. Karena itu persoalan kode etik dan penegakan kode etik dan juga rekrutmen dalam partai politik itu harus menjadi bagian yang tidak dipisahkan.
"Kita sudah surati presiden dan sudah koordinasi juga dengan mendagri dan kementerian keuangan, jadi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kenaikan dana partai politik. Jadi jangan dikatakan bahwa KPK mengusulkan kenaikan dana parpol secara terpisah dengan aspek akuntabilitas yang lain. Ini suatu paket yang tidak bisa dipisahkan," jelasnya.
Febri belum bisa bicara lebih jauh jika jika dana parpol diselewengkan. Menurutnya, perlu terlebih dulu dibuat regulasi dan aturan tentang akuntabilitas dana parpol. Maksudnya, semua dana parpol bisa diaudit secara langsung oleh auditor negara. Atau diatur aspek keterbukaan publik sesuai UU keterbukaan informasi.
"Kita belum bisa bicara tentang penyimpangan kalau basis aturan yang dilarang dan diperbolehkan mana belum diatur. Ini PR awal dalam upaya perkuat parpol kita," imbuhnya.
Dia menekankan bahwa akuntabilitas dana parpol menjadi penting. Mengingat dana yang digelontorkan merupakan anggaran negara.
"Perlu diatur lebih jelas bagaimana mekanisme akuntabilitas dan pertanggungjawaban dana APBN ini karena ada peningkatan dari Rp 108 sampai Rp 1.000 kan signifikan dan ada penggunaan uang APBN di sana." (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.
Baca Selengkapnya“Sehingga kita kembali ke Undang- undang 2002. Dengan konsekuensinya KPK kembali ke lembaga independen," kata Tom Lembong
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca SelengkapnyaPadahal LHKPN tersebut dikatakan Nawawi sebagai salah satu bentuk dari pencegahan korupsi
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaUsulan tambahan anggaran itu diajukan setelah pagu indikatif yang didapat KPK untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.237.441.326.000.
Baca SelengkapnyaPasangan Anies Baswedan dan Cak Imin bakan menaikkan anggaran dana parpol untuk cegah korupsi
Baca SelengkapnyaSetiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaMahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Baca SelengkapnyaIvan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca Selengkapnya