Follow
KPK usut anggota DPR dan keluarga SDA yang naik haji gratis
Merdeka.com - KPK terus mengusut kasus korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013. Diduga, ada sejumlah anggota DPR dan keluarga Suryadharma Ali ikut dalam rombongan haji bersama Menteri Agama.
"Ada keluarga menteri juga, menteri SDA. Keseluruhan tidak ingat lagi, tapi kurang lebih di bawah 100," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/5).
KPK masih mendalami para jemaah yang ikut dalam rombongan. "Kalau mengenai bisa dijerat atau tidak nanti dalam proses nantinya," ujarnya.
-
Kapan Soeharto mau diracuni? Saat Itulah, Soeharto Mengaku Sempat Mau Dibunuh Dengan Racun Tikus
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Kenapa Marsekal Suryadi antikorupsi? Di tengah segala kesempatan, Suryadarma sama sekali tak tergoda untuk korupsi. Dia tak mau memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Sang Marsekal dikenal sebagai orang yang jujur dan antikorupsi.
-
Apa yang dituduhkan kepada Roy Suryo? 'Terkait dugaan berita bohong/hoaks, ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo terkait pasca debat cawapres kedua kemarin yang mana katanya, Roy Suryo menyatakan bahwa adanya kecurangan,' kata Kabidkum Pilar 08, Hanfi Fajri kepada wartawan, Selasa (2/1).
-
Kenapa SYL berpotensi dihukum? 'Tuntutannya bisa maksimal, tetapi kalau putusannya itu nanti sesuai pertimbangan Majelis Hakim,' ujar Hibnu saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan tuntutan maksimal bisa dikenakan kepada SYL lantaran banyaknya pihak yang dirugikan serta berbagai fakta dalam persidangan sudah terungkap dengan jelas dan terkonfirmasi oleh banyaknya saksi serta bukti, sehingga tidak ada yang diragukan.
Yang pasti, KPK masih mendalami kasus ini. KPK juga masih mengembangkan apakah ada keterlibatan pihak lain.
"Kasus ini mengenai PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji), yang lain-lain pendalaman. Di sektor ini ada indikasi bahwa ada kuota calon jemaah haji yang diduga digunakan oleh sejumlah nama dan sejumlah nama itu ikut dalam rombongan kuota," ujar Busyro.
Busyro mengatakan, kuota itu akan diselidiki apakah menjadi hak jemaah haji atau tidak. "Tapi masalahnya apakah kuota ini haknya calon jemaah haji sehingga kemudian diambil oleh orang-orang atau nama-nama yang sesungguhnya tidak bisa masuk dalam kualifikasi sebagai petugas haji. Nah inilah letak masalahnya di situ," jelasnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Adhi Dharmo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada lingkungan Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Gedung Merah Putih.
Baca Selengkapnya
Pencegahan ke luar negeri dilakukan berbarengan dengan naik proses penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Baca Selengkapnya
Siskohat merupakan sistem aplikasi untuk mengelola data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
Baca Selengkapnya
Riyan diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan dilkukan pada Senin (26/8) kemarin.
Baca Selengkapnya
Cak Imin dilaporkan ke MKD karena dianggap menyalahgunakan wewenang karena mengajak istrinya, Rustini Murtadho, saat menjadi timwas Haji.
Baca Selengkapnya
KPK memastikan tidak ada unsur politis sama sekali pada dua kasus yang menyeret nama Hasto.
Baca Selengkapnya
Hasto seharusnya dipanggil KPK pada Jumat, 19 Juli kemarin.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal pemanggilannya sebagai saksi di dugaan kasus korupsi DJKA
Baca Selengkapnya
Pelaporan tentunya tidak serta merta akan langsung diselidiki.
Baca Selengkapnya
KPK akan melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang masuk.
Baca Selengkapnya
Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengungkapkan ada pihak tak bertanggungjawab yang memberikan tekanan kepada para anggota pansus angket haji.
Baca Selengkapnya
Hasan mengaku tidak bisa menjawab karena ia tidak mengetahui kasus per kasus
Baca Selengkapnya