KPK Wanti-Wanti ASN Tak Netral saat Pilkada 2020 akan Disanksi Tegas

Merdeka.com - Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, menyampaikan potensi ancaman netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang penyelenggaraan Pilkada 2020 di bulan Desember.

Menurut data Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi atau Stranas PK, Nurul merilis lima daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi hingga bulan Juni.

"Pertama, Kabupaten Wakatobi kami temukan 18 kasus, kedua Kabupaten Sukoharjo ada 11 kasus, Ketiga ada Provinsi NTB ada 7 kasus, Keempat Kabupaten Dompu 7 kasus, dan kelima Kabupaten Bulukumba dengan 7 kasus," kata Nurul dalam Webinar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), disiarkan langsung via daring, Selasa (30/6).

Tingkat kasus di lima daerah tersebut cukup signifikan, padahal menurut Nurul, penyelenggaraan Pilkada 2020 masih dalam tahap pemanasan.

"Ini baru pemanasan belum proses, kami menyadari bahwa tingkat kepatuhan instansi daerah kepada rekomendasi KASN masih rendah termasuk soal pelanggaran netralitas ASN dalam pelanggaran Pilkada," nilai Nurul.

Karenanya Nurul berharap, KASN bisa lebih gencar bersosialisasi soal aturan SKB 5 lembaga, yakni Bawaslu, KASN, BKN, KemenPAN, dan Kemendagri soal alur pengawasan yang di dalamnya mencantumkan sanksi ASN berpolitik, atau pun yang dimobilisasi orang lain untuk mendukung salah satu pasangan calon.

"Dorong Bawaslu untuk menegaskan netralitas ASN dalam Pilkada, bukan hanya kampanye penguatan menghadapi Pilkada 9 Desember 2020, tapi ini harus netral, tegakkan kitanya sebagai ASN karena ada sanksi," tegas Ghufron menandasi.

Sebagai informasi, laporan KASN pada mobilitas ASN dalam Pilkada 2019 terdapat 5 daerah tinggi pelanggar netralitas.

Pertama dengan total 59 kasus adalah Sulawesi Utara, kedua Sulawesi Selatan 47 kasus, ketiga Jawa Tengah 29 kasus, keempat Sulawesi Barat 24 kasus, dan kelima Sulawesi Tengah dengan 22 kasus.

Reporter: Muhammad RadityoSumber : Liputan6.com