KPU, Bawaslu dan PPATK bertandang ke KPK bahas dana kampanye
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan Komisioner Bawaslu mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka mengaku akan membahas dana kampanye bersama PPATK dan KPK.
"Materi mengenai pengawasan dana kampanye," ujar Husni yang datang lebih dulu, mengenakan batik cokelat, di KPK, Kamis (27/3).
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Nasrullah mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan KPU, KPK dan PPATK terkait dana kampanye itu.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam Pilkada 2024? Lolly mengatakan bahwa pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu agar mitigasi dapat dilakukan saat mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
"Koordinasinya terkait persoalan dana kampanye saja yang ini kira2 menentukan sikap bersama-sama bahwa betapa penting kompetisi di dalam pemilu ini secara fair," ujar Nasrullah.
Bawaslu berharap KPK bisa turut serta menciptakan Pemilu yang bersih dan berintegritas. "KPK mudah-mudahan bisa mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas," ujar Nasrullah.
Nantinya, Nasrullah juga akan membahas titik-titik rawan yang direkomendasikan oleh KPK dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.
"Ini adalah upaya untuk begini sebenarnya, ketika wilayah tindak pidana pemilu yang kira-kira agak sulit masuk dalam wilayah penegakan itu maka ruang-ruang wilayah penindakan TPK itu yang harus diperhatikan. Mudah2an kami mampu mengawal itu secara bersama-sama," jelasnya.
Berdasarkan pantauan, sampai saat ini pihak PPATK belum hadir di markas pemberantasan korupsi. Rencananya akan ada konpers dari hasil pembahasan dan koordinasi 4 lembaga negara ini. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaDana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDisetujui perihal 3 rancangan PKPU dan 3 rancangan Perbawaslu untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaIvan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu
Baca SelengkapnyaJazilul meminta PPATK untuk berkomitmen mengusut dugaan ini dengan tuntas.
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.
Baca SelengkapnyaTiga PKPU itu mengatur ihwal teknis kampanye hingga dana kampanye.
Baca Selengkapnya"Menghindari adanya dana dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk dipergunakan untuk pembiayaan atau kontestasi politik ini," kata Ketua PPATK.
Baca SelengkapnyaData dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca SelengkapnyaPansel juga berencana menemui aparat penegak hukum dan lembaga tinggi negara
Baca SelengkapnyaTiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca Selengkapnya