KPU & Bawaslu Disarankan Tindak Pihak-pihak yang Mempolitisasi Agama

Merdeka.com - Anggota BPIP Benny Susetyo atau Romo Benny mengatakan telah terjadi politik pembelahan di Pemilu 2019. Hal itu terlihat dari perselisihan antara masyarakat karena agama digunakan sebagai alat politik.

"Sekarang antar pertemanan jadi konflik gara-gara agama digunakan sebagai alat politik. Ini berbahaya," kata Benny di Jakarta, Jumat (5/4).

Untuk menyelesaikan masalah ini, Benny mengajak media mengambil peran untuk menyadarkan masyarakat agar memiliki budaya kritis. "Bagaimana media mendidik masyarakat tidak lagi menggunakan politisasi agama. Jangan diberi ruang politisasi simbol agama," ujarnya.

Lebih lanjut, Benny menilai agama merupakan urusan personal. Agama, kata dia, jangan dilibatkan ke dalam politik. "Agama bukan jadi alat untuk menyerang lawan politik dan menghancurkan karakter, yang rugi publik. Hati-hati ketika agama jadi aspirasi untuk kepentingan kekuasaan maka dia jadi alat untuk menghancurkan peradaban," ucap Benny.

Terkait hal itu, Benny juga meminta KPU dan Bawaslu bertindak keras terhadap pihak yang mempolitisasi agama. "Tindak pihak-pihak yang menggunakan rumah ibadah sebagai alat politik. Ketegasan penting karena selama KPU dan Bawaslu tidak tegas maka kita akan menghancurkan masa depan kita," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat politik IPR Ujang Komarudin menyatakan agama tidak boleh dijadikan alat legitimasi politik. Menurutnya, agama hanya diperbolehkan sebagai ideologi.

"Ketika agama dijadikan ideologi yang kuat digunakan untuk politik, sah dan boleh. Tapi, ketika agama dijadikan alat legitimasi politik ini jadi masalah," kata Ujang.

Ujang menuturkan, semua pihak harus menempatkan agama pada tempat yang tepat. Agama, lanjutnya, tidak boleh dibenturkan dengan politik.

Sebab, menurutnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terhadap agama. Belum kuatnya pemahaman, kata dia, digunakan oleh pihak tertentu untuk melegitimasi politik.

"Wajar kalau pola pikir kita yang keliru digunakan pihak tertentu untuk melegitimasi politik. Ketika agama dijadikan simbol, itu akan berbahaya," ujarnya.

Sekjen PP Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad menuturkan politik harus menjadi ruang untuk mengekspresikan pemikiran. Jika dibawa ke ekspresi perasaan atau politik maka akan menimbulkan emosi.

"Politik tidak boleh dibawa jadi ekspresi perasaan. Politik harus dibawa ke ekspresi pemikiran agar yang lahir adalah narasi dan gagasan," tuturnya.

Dzul menceritakan dalam sejarahnya pascareformasi, politik harusnya tumbuh jadi peradaban karena lahir dari pemikiran. Timbulnya politisasi agama, lanjutnya, karena politik sudah digeser jalurnya.

"Kenapa penting politik dibawa ke ruang ekspresi pemikiran, supaya politik betul-betul tujuan akhirnya pada kemanusiaan. Sehingga kita bisa menekan pragmatisme dalam politik," tutupnya.