KPU dan Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi dan Prabowo di TV
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengkaji cara kedua calon presiden dan calon wakil presiden dalam menyampaikan visi misi yang disiarkan di layar kaca. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menuturkan, kajian akan dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) guna mendapat hasil berimbang.
"Iya kami mengkaji internal, dan kami juga akan mengkaji sama Bawaslu dan KPI," kata Wahyu di Markas KPU, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).
Penilaian KPU terkait pemaparan visi misi calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo di lima stasiun tv swasta pada Minggu (13/1), adalah capaian kinerja jelang lima tahun masa kepemimpinan.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Apa saja contoh pelanggaran pemilu? Contoh Pelanggaran Pemilu Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kampanye hitam, politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
Namun Bawaslu menyebut berbeda. Ada dugaan pelanggaran kampanye di layar kaca jika mengacu pada UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, visi-misi adalah bentuk kampanye. Peraturan KPU (PKPU) Kampanye Nomor 23 Tahun 2018.
"Kalau dia menceritakan yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Kalla visi bukan ? Ya artinya itu kan pemaparan program keberhasilan pemerintahan Jokowi Kalla. Artinya itu laporan kinerja pemerintah Jokowi Kalla," kata Wahyu.
"Dan (kemarin) malam Pak Prabowo juga akan memaparkan visi misi kan, pidato. Jadi akan kami kaji juga," imbuh dia.
Wahyu melanjutkan, saat ini KPU telah membuat gugus tugas untuk mendalami hal terkait. Pihaknya akan mendengarkan masukan dari KPI dan Bawaslu, terkait dengan penyiaran informasi yang dinyatakan sebagai pemaparan masing-masing pihak.
"Jadi akan kami kaji juga. Artinya nanti kami generalisasi ya untuk kejadian serupa. Sikap kita gimana ? Sehingga kami tidak respons kasus per kasus. Tetapi kami sampaikan menurut fenomena umum," ucap Wahyu.
Reporter: Muhammad Radityo
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Jawa Tengah menilai seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaApabila berdasarkan hasil penelusuran tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka selanjutnya akan diproses dalam penanganan pelanggaran.
Baca SelengkapnyaLagu itu dinilai Bawaslu DKI Jakarta melanggar administratif Pemilu 2024 terkait penyiaran video dengan lagu 'PAN PAN PAN' di media sosial dan media elektronik.
Baca SelengkapnyaBawaslu menyelidiki dugaan pelanggaran kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terkait iklan 'nomor urut dua' di videotron Pospol Semanggi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaHasyim menjelaskan, sebetulnya aturan pencalonan ini sama dengan aturan Pemilu 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca SelengkapnyaDia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden punya hak untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaEkspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca SelengkapnyaBawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.
Baca Selengkapnya