KPU Diminta Ubah Teknis Pemilu usai Dua Penyelenggaraan Memakan Korban Petugas KPPS

Merdeka.com - Praktisi hukum Alghifari Aqsa menyayangkan 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dalam bertugas. Ia juga menyoroti gugurnya KPPS yang bertugas dalam Pemilu 2019 dengan Pemilu 2014.

Ghifari mengatakan, jika peristiwa KPPS meninggal sudah pernah terjadi di Pemilu sebelumnya seharusnya KPU mengubah petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) bukan hanya sekedar evaluasi waktu pelaksanaan antara Pilpres dan Pileg.

"Ini bukan soal serentak tidaknya, tapi juklak juknisnya. Dan juga juklak juknisnya tidak menjawab persoalan masalah yang muncul," ujar Ghifari, Jakarta, Kamis (8/5).

Dia mengatakan, jika alasan dasar penyebab kematian KPPS adalah kelelahan, sedianya harus ada standar tertentu bagi KPPS di pemilihan selanjutnya. Pun kejelasan status KPPS, yang menurutnya, belum jelas apakah petugas yang direkrut KPU atau sekedar relawan.

Untuk memenuhi standar pun, dia mengingatkan agar pihak rumah sakit atau klinik tidak asal mengeluarkan surat kesehatan bagi KPPS. Supaya nantinya, surat tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi KPU menerima tidaknya KPPS dengan kesehatan tertentu.

"Misalnya ada range umur rincian prasyarat jadi KPPS seperti apa. Sehat rohani dan jasmani saja itu tidak bisa," tandasnya.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengamini kritik Ghifari. Hampir setengah juta jiwa melayang saat perhelatan Pemilu menurutnya adalah masalah sangat serius. Masalah ini menurut Haris bukan lagi ada di ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melainkan negara.

"Ini sudah melampaui tugas Bawaslu. Masalah yang kita hadapi bukan hanya kesalahan administrasi saja. Ini kayaknya sudah macam-macam, negara menikmati biaya murah partisipasi masyarakat," kata Haris.

Atas dasar itulah Haris mengusulkan agar kasus kematian ratusan anggota KPPS ini perlu diungkap melalui tim investigasi atau disebut juga dengan TPF (tim pencari fakta).

"Kenapa begitu KPU tahu 140 orang meninggal (pada Pemilu 2014) kok masih menggunakan standar yang sama. TPF kata kunci untuk menggambarkan bukan sekedar kelalaian teknis, dia sudah melampaui cukup rumit dan ada dampaknya," ujar Haris.