Follow
KPU Heran Pemilu 2019 Disebut Buruk Padahal Sengketa Menurun
Merdeka.com - Jumlah sengketa yang diajukan peserta pada Pemilu serentak 2019 jauh menurun dibandingkan pemilu 2014. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, penurunan jumlah sengketa yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi tahun 2019 sekitar satu per tiga dari Pemilu 2014.
"Jumlah sengketa yang diajukan menurun. 2014 itu ada 904 sengketa sekarang kan hanya 340. Itu jauh berkurang, mungkin satu per tiga lebih. Dari 340 hanya 250 teregister," katanya di Hotel Mercure Jakarta, Selasa (2/7).
Dia mengungkapkan, Pemilu 2019 lebih kompleks karena merupakan Pemilu serentak pertama dan lebih banyak jumlah TPS dan pemilih. Meski demikian, sengketa yang dilayangkan lebih sedikit.
-
Kenapa sengketa Pilpres 2024 dianggap kompleks? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Apa penyebab perselisihan hasil pemilu? Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
-
Dimana terdapat TPS terbanyak untuk Pemilu 2024? Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah TPS terbanyak di Indonesia untuk Pemilu 2024, yakni mencapai 140.457 titik.
-
Mengapa pemilu 2019 penting? Pemilu 2019 menjadi pemilu dengan jumlah pemilih terbanyak dalam sejarah Indonesia.
-
Bagaimana cara penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan? Umumnya dan termasuk Indonesia, dalam menyelesaikan sengketa pemilu dibagi menjadi dua terminologi. Pertama adalah penyelesaian sengketa pemilu selama proses pemilu itu sendiri. Kedua adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu. Nantinya pemerintah akan membagi peran kedua terminologi pada instansi yang berbeda.
"Dengan jumlah pemilu yang banyak, tapi jumlah yang diajukan ke MK untuk Pileg jauh lebih sedikit untuk yang diajukan 5 tahun lalu, 5 tahun lalu itu lebih heboh," ujarnya.
Oleh karena itu, Arief mengaku, heran ada beberapa pihak yang menyebut Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi yang terburuk.
"Saya enggak tahu kenapa beberapa orang bilang pemilu yang buruk. Padahal kalau kita kita lihat data kuantitatif ada perbaikan," jelasnya.
Dia mencontohkan perbaikan dan kelengkapan dari sistem informasi KPU, salah satunya Situng.
"Misalnya penyajian datanya paling lengkap, yang paling banyak diakses orang misalnya sidalih dan situng," tutup Arief.
Sebelumnya, KPU mengaku siap menghadapi 250 sengketa Pileg yang akan dimulai pada 9 Juli 2019. Adapun Rekap PHPU DPR/DPRD sebagai berikut:
1. PKB: 17 perkara
2. Partai Gerindra: 21 perkara
3. PDI Perjuangan: 20 perkara
4. Partai Golkar: 19 perkara
5. Partai NasDem: 16 perkara
6. Partai Garuda: 9 perkara
7. Partai Berkarya: 35 perkara
8. PKS: 13 perkara
9. Partai Perindo: 11 perkara
10. PPP: 13 perkara
11. PSI: 3 perkara
12. PAN: 16 perkara
13. Partai Hanura: 14 perkara
14. Partai Demokrat: 23 perkara
15. PA: 1 perkara
16. Partai SIRA: 1 perkara
17. PDA: 1 perkara
18. PNA: 1 perkara
19. PBB: 12 perkara
20. PKP Indonesia: 3 perkara
21. Pihak Lain: 1 perkara
Total 250 perkara
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Data itu dibeberkan KPU dalam rapat dengan DPR, Bawaslu dan Kemendagri terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Meskipun, sempat ada aksi massa beberapa hari di depan Gedung KPU
Baca Selengkapnya
Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya pemilu lebih besar.
Baca Selengkapnya
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.
Baca Selengkapnya
Bawaslu menyebut angka tersebut menjadi bukti banyaknya upaya pelanggaran aturan di Pilkada serentak 2024, yang sudah dilakukan pencegahan.
Baca Selengkapnya
KPU RI membeberkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 hanya 68 persen.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 65 kasus di antaranya tengah ditangani kepolisian.
Baca Selengkapnya
Pemilu 2019 menandai pemilihan presiden keempat dalam era reformasi Indonesia.
Baca Selengkapnya
Situasi Pemilu tahun 2024 terbilang lebih sejuk dibanding pada saya 2019 lalu
Baca Selengkapnya
Isu politik agama di Pemilu 2024 tidak seperti 2019. Maka ada yang menilai, sebenarnya lebih baik Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani
Baca Selengkapnya
Pemilu 2024 dinliai berjalan kondusit tidak seperti dua pemilu sebelumnya
Baca Selengkapnya