KPU ingatkan warga tak bawa handphone saat mencoblos
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengajak seluruh warga DKI Jakarta datang ke setiap masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur Jakarta, Rabu (13/2) nanti. Namun, Sumarno mengingatkan agar pemilih tidak membawa handphone (HP) saat mencoblos.
"Dalam pemungutan suara nanti, pemilih tidak diperkenankan membawa kamera atau HP kamera ke bilik suara. Kalau ke TPS boleh tapi saat ke bilik suara akan ada petugas yang akan memeriksa," kata Sumarno di Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Senin (13/2).
Sumarno mengatakan, KPU akan mengeluarkan surat edaran berupa imbauan agar warga tak membawa handphone saat mencoblos. Menurut dia, apabila imbauan itu tak digubris petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) tak segan untuk mengamankan handphone milik warga tersebut.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Kenapa Pj Gubernur Kaltim ingatkan warga tentang hak pilih? Masyarakat yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun diimbau dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
-
Bagaimana ajakan agar tak golput? Berikut Merdeka.com rangkum kata-kata ajakan agar memotivasi untuk tidak golput, mengingatkan kita jika suara bersama memiliki kekuatan nyata untuk memberi dan membentuk masa depan cerah bagi bangsa.
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
"Apabila ditemukan ada pemilih yang bawa, kan sudah diimbau. Kita lebih pada pencegahan. Nah petugas KPPS sita HP. Sanksinya, mereka tetap gunakan hak pilih karena itu hak mereka tapi HP ditaruh di tempat disediakan petugas. Prinsip hanya cegah. Kalah ngotot ya nggak masuk ke bilik suara," jelasnya.
Dia pun mengingatkan warga mengenai tata cara mencoblos yang benar sesuai aturan KPU. Sumarno mengatakan, pencoblosan yang benar ialah menggunakan alat coblos telah disediakan petugas KPPS.
"Mohon HP-nya ditaruh, dan di bilik suara tidak membawa apa-apa dan mencoblos pilihannya menggunakan alat coblos yang disiapkan. Tidak boleh mencoblos dalam cara merobek salah satu paslon. Karena itu tidak sah dan menjadi perhatian. Begitu kelar HP-nya diambil lagi," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Larangan penggunaan handphone merupakan upaya untuk meminimalisasi potensi kecurangan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat harus memperhatikan hal-hal yang boleh dan dilarang dilakukan selama di TPS.
Baca SelengkapnyaKPU mengingatkan masyarakat untuk hadir ke TPS pada hari pencoblosan.
Baca SelengkapnyaPatroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta ke depan sikap tersebut tidak diulangi lagi oleh kubu AMIN.
Baca SelengkapnyaSanksi itu mengancam pihak mengajak tidak mencoblos terlebih mengiming-imingi atau memberi uang kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaMelakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaPencoblosan Pilkada 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. Total, ada tiga kandidat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaIa memberikan contoh KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga calon kepala daerah, namun tidak untuk kotak kosong
Baca SelengkapnyaHakim Ketua Suhartoyo juga sudah mewanti peserta sidang tidak melakukan interupsi saat pertimbangan sedang dibacakan.
Baca SelengkapnyaSurat suara yang tidak sah tidak akan dihitung dalam penentuan hasil Pemilu.
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnya