KPU Investigasi Sebab Keterlambatan Logistik Pemilu 2019 di Jayapura
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menginvestigasi penyebab keterlambatan logistik Pemilu 2019 di sejumlah titik di wilayah Papua. Padahal, kawasan Papua termasuk daerah pertama penurunan kelengkapan untuk pencoblosan hari ini.
"Papua kita harus ngecek, apakah kemudian kesalahannya, di mana. Apakah penyelenggaranya yang salah atau apa, sebenernya Papua termasuk daerah yang pertama kali kita drop logistik. Kita juga akan membuat investigasi soal apa yang terjadi di kota Jayapura, ini di kota Jayapura kan, di dua distrik," kata Komisioner KPU RI, Ilham Saputra mengatakan, di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).
Atas keterlambatan tersebut, proses pemungutan suara di Jayapura akan dilakukan pada Kamis (18/4) besok. Sekaligus proses investigasi berjalan.
-
Bagaimana KPU Papua mendistribusikan logistik Pemilu? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Apa yang dibawa KPU Papua? Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas distribusi logistik Pemilu di Papua? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Apa saja yang menjadi kendala distribusi logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
-
Dimana KPU Papua Pegunungan rapat pleno? KPU Papua Pegunungan terpaksa menggelar pleno di Sentani karena KPU Tolikara melaksanakan pleno di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
"Tetapi kalau enggak salah udah di rekomendasi untuk besok. Nah kita akan terus investigasi kenapa kemudian ini terlambat. Jadi pokoknya laporan-laporan di daerah kita akan segera tindak lanjuti dan bagaimana kemudian Bawaslu melihat kasus ini," tegasnya.
Selain itu, pihaknya belum bisa memastikan apakah kasus atau masalah ini dapat diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah atau tidak.
"(Bisa diselesaikan oleh KPU Daerah) tergantung casenya seperti apa," ujarnya.
Seperti diketahui, KPUD Kota Jayapura memutuskan adanya pemilu susulan di 744 TPS yang tersebar di Distrik Abepura dan Jayapura Selatan. Pemilu susulan akan digelar pada Kamis. Hal tersebut diputuskan karena hingga Rabu siang logistik Pemilu masih berada di gudang KPU. Bahkan, Gubernur Papua, Lukas Enembe belum bisa mencoblos karena tidak adanya surat suara.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebab, lambatnya proses perhitungan suara oleh komisioner KPU Jayapura.
Baca SelengkapnyaKPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Makassar menarik logistik Pemilu berupa kotak suara dan surat suara, karena diduga salah prosedur.
Baca SelengkapnyaJika nantinya kajian tersebut dianggap memenuhi syarat pelanggaran Pemilu, maka tidak menutup kemungkinan adanya PSU.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.
Baca SelengkapnyaMassa yang hadir menduga ada pelanggaran seperti pengurangan, penambahan, hingga pengalihan suara yang dilakukan PPS dan PPD kepada dari caleg lain.
Baca SelengkapnyaSebanyak delapan belas sepeda motor dan delapan gerobak sapi membawa logistik Pemilu.
Baca SelengkapnyaData Perludem ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK
Baca SelengkapnyaDalam proses penyortiran, KPU Sumsel juga menemukan banyak surat rusak dan tak pantas dipakai.
Baca SelengkapnyaUntuk menjangkau TPS wilayah terpencil di wilayah Papua Tengah, KPU menggunakan helikopter dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaLaporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca SelengkapnyaBawaslu Papua mencatat hasil pemilihan anggota legislatif untuk tingkat provinsi Papua pada Pemilu 2024 belum rampung.
Baca Selengkapnya