Follow
KPU Jabar usulkan biaya kampanye dibebankan ke peserta Pilkada
Merdeka.com - Biaya Pilkada serentak 2017 mendatang sebenarnya masih bisa diminimalkan. Komisioner KPU Jabar Aang Ferdiman mengatakan, ada beberapa penghematan yang bisa dilakukan untuk menekan biaya Pilkada.
Pertama membebankan biaya kampanye kepada peserta pilkada. Biaya kampanye meliputi alat kelengkapan dan bahan kampanye yang nominalnya bisa mencapai miliaran rupiah.
"Itu besar sekali, miliaran. Seharusnya kembalikan ke peserta, sebab yang mau jadi kepala daerah kan peserta," kara Ferdiman di Bandung, Rabu (20/4).
-
Bagaimana cara menghemat pengeluaran? Mengurangi biaya belanja bukan berarti mengurangi manfaat dari barang itu sendiri. Sebaliknya, dengan membeli barang dengan harga lebih tinggi, cenderung hemat. Sebab, produk dengan harga cukup tinggi memiliki usia pakai lebih panjang dibandingkan produk dengan harga murah. Akhirnya, Anda tidak perlu membeli produk yang serupa di setiap satu atau dua bulan sekali.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
Usul lainnya, memaksimalkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Jawa Barat memiliki 75.000 TPS, namun disparitas jumlah pemilihnya sangat tinggi.
Misalnya di Kota Banjar jumlah pemilih per-TPS hanya 800 orang, jauh berbeda dengan jumlah pemilih di satu TPS di Kabupaten Bogor yang jumlah pemilih persatu TPS bisa mencapai 4.000 orang.
Jumlah pemilih di Jawa Barat sekitar 31 juta orang. Dia mengusulkan, TPS yang ada perlu dimaksimalkan, minimal tiap TPS melayani 2.000 pemilih. Dengan begitu jumlah TPS yang diperlukan bisa dikurangi hingga setengahnya.
"Usul saya 2.000 untuk satu TPS. Jumlah pemilih di TPS Pilkada serentak jangan 800, tapi jadi 2.000," katanya.
Menurutnya, di Jawa Tengah jumlah pemilih dan jumlah TPS-nya lebih efektif. "Jateng merata satu TPS-nya 2.000 pemilih."
Dengan berkurangnya jumlah TPS, maka akan banyak biaya yang bisa dihemat, yakni biaya keamanan, konsumsi, petugas pemungutan dan lainnya.
Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan KPU diharapkan nantinya hanya menyediakan surat suara. "Jurusnya KPU sebagai regulator. Jadi lumbayan akan banyak sisa anggaran yang bisa dikembalikan ke kas negara," katanya.
Untuk diketahui, KPU sudah menetapkan Pilkada serentak tanggal 15 Februari 2017. Ada 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia yang akan mengikuti jadwal Pilkada serentak. Daerah di Jabar yang dijadwalkan mengikuti Pilkada serentak adalah Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.
Baca Selengkapnya
Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca Selengkapnya
Pembatasan dana kampanye guna memastikan agar tidak berlebihan.
Baca Selengkapnya
Dana itu, digunakan untuk berbagai kegiatan kampanye seperti pembuatan bahan kampanye hingga agenda rapat umum atau kampanye akbar.
Baca Selengkapnya
Wamendagri memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi
Baca Selengkapnya
Pilkada serentak di Jabar diselenggarakan di 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 627 kecamatan, 5.311 desa, dan 645 kelurahan.
Baca Selengkapnya
Bila merujuk pada pelaksanaan Pilgub Jateng sebelumnya, dana kampanye yang ditetapkan Rp70 miliar.
Baca Selengkapnya
Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali mencuat. Isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin
Baca Selengkapnya
Menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca Selengkapnya