KPU Jatim belum pasang Alat Peraga Kampanye Paslon di wilayah kepulauan
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur masih kesulitan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di daerah terpencil. Hingga saat ini tidak ada rekanan yang bersedia mengikuti lelang pemasangan APK di wilayah kepulauan.
"Hingga saat ini belum ada rekanan yang berani menawar pemasangan APK di daerah kepulauan," kata Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro kepada Merdeka.com, Jum’at (30/3).
Gogot mengatakan, daerah yang masih belum tersentuh APK adalah Sumenep. Hal itu terjadi karena Kabupaten Sumenep merupakan wilayah kepulauan. Jadi, akses untuk menuju daerah tersebut sangat sulit. Dengan melihat tingkat kesulitan ini, rekanan yang akan mencetak dan memasang APK tidak berani menawar.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Siapa saja yang melawan kotak kosong di Pilkada Jatim? Adapun paslon di lima daerah yang melawan kotak kosong antara lain, yakni Kabupaten Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Surabaya dan Pasuruan.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Apa yang membuat Pilkada Jatim melawan kotak kosong? Hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi tambahan waktu untuk perpanjangan pendaftaran pasangan calon (paslon) selama 3 hari.'Ada lima daerah di Jatim yang hanya ada satu paslon yang mendaftar, atau calon tunggal. Sehingga akan diberi tambahan waktu perpanjangan pendaftaran paslon sebanyak 3 hari,' kata Komisioner KPU Jatim, Choirul Umam, Jumat (30/8).
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Fakta ini membuat KPU menjadi pusing. Apalagi waktu Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur terus berjalan. Saat ini, KPU masih berupaya untuk mendapatkan rekanan yang bersedia, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. KPU tidak ingin ada masalah di belakang hari dalam proses tender pemasangan APK.
"Kayaknya hanya Sumenep saja yang belum terpasang secara maksimal. Kita masih terus berupaya," jelasnya.
Dalam pemasangan APK, paslon tidak perlu repot untuk membantu petugas KPU. Pasalnya, semua pemasangan alat peraga ini telah diserahkan keseluruhan kepada pihak ketiga. Jadi, tidak ada alasan pemasangan APK tertunda, karena salah satu pasangan calon tidak memiliki gudang untuk menyimpan APK.
"Semua akan dipasang rekanan, tidak perlu paslon menyediakan gudang. KPU yang menyediakan secara keseluruhan," papar Gogot.
Choirul Anam, salah satu Komisioner KPU Jatim menambahkan, secara keseluruhan memang pemasangan APK belum dilakukan. Hal ini disebabkan proses lelang yang belum selesai. "Masih berproses, yang belum terpasang di atas Rp200 juta untuk ukuran 3x5 meter," katanya.
Dia mengatakan, proses lelang ini masih berjalan di KPU RI dan sudah muncul pemenang untuk sebagian APK. Meski demikian, dia belum bisa memastikan kapan APK itu akan dipasang secara keseluruhan di Jawa Timur. "Sudah muncul pemenang sebagian dan yang lelang hampir semua memang belum. Sekarang lagi dikerjakan di LPSE KPU RI," beber dia.
Anam menerangkan, salah satu faktor penyebab molornya pemasangan APK karena kedua pasangan calon terlambat menyerahkan desain. Kondisi itu membuat proses lelang berjalan molor. "Salah satunya memang karena faktor keterlambatan paslon menyerahkan desain kemarin," ungkap dia.
Meski demikian, kata Anam, sebagian APK berukuran kecil memang sudah dipasang di beberapa kabupaten/kota. Sebab, jumlah anggaran yang ada masih di bawah Rp200 juta, sehingga bisa dilakukan penunjukan langsung (PL). "APK yang di tingkat kabupaten/kota sudah sebagian. Disamping itu, sesuai kesepakatan memang timses masing masing calon bisa memasang APK sendiri," jelasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Jakarta menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum.
Baca SelengkapnyaKPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnyakowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaSaat ini merespons ada 35 wilayah yang akan menggelar Pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak ingin buru-buru mengumumkan calon gubernur kedua daerah tersebut lantaran ada pihak lain yang mencoba mengatur.
Baca SelengkapnyaSelain itu, hanya ada satu pasangan calon perseorangan (independen) yang memenuhi syarat, yakni di Kabupaten Bojonegoro
Baca Selengkapnyapartainya tak gentar meski Partai Gerindra akhirnya mengarahkan dukungan ke Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi.
Baca Selengkapnya