KPU larang keras capres cawapres terima sumbangan dari asing

Merdeka.com - Penerimaan dan penggunaan dana kampanye capres-cawapres wajib dilaporkan ke KPU. Hal ini sesuai Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Pilpres. Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nur Syarifah menegaskan, semua dana kampanye kandidat capres-cawapres wajib dilaporkan. Apakah itu penerimaan atau sumbangan dari individu maupun kelompok.

"Tanggal 31 Mei (capres cawapres) ditetapkan, tiga hari setelah itu tanggal 3 diserahkan rekening khusus dan laporan penerimaan," kata Nur Syarifah kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/5).

Menurut Syarifah, berapa pun jumlah penerimaan dan sumbangan kepada capres cawapres wajib dilaporkan. Tak terkecuali sumbangan yang nominalnya hanya Rp 1000 seperti halnya galangan dana relawan Jokowi.

"Kalau seperti itu perorangan bisa seribu-seribu, maka tim kampanye mencatat semuanya siapa saja. Cuma sanggup enggak tim kampanyenya. Atau bisa saja semuanya dikumpulkan menjadi sumbangan kelompok," jelasnya.

Lebih lanjut, Syarifah menambahkan, bila sumbangan itu merupakan atas nama kelompok, maka wajib mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Selanjutnya, sumbangan kepada capres cawapres dari satu orang atau satu kelompok tidak boleh lebih dari Rp 5 miliar.

Kemudian, perkumpulan-perkumpulan atau kelompok yang ingin menyumbang ke salah satu kandidat dengan jumlah nominal yang besar maka sumbernya harus jelas. Bila sumber dana itu dari asing, maka kandidat capres cawapres wajib untuk menolaknya.

"Tidak boleh dana asing, identitas tidak jelas. Kalau menerima maka harus disetor ke kas negara," tandasnya.