KPU Makassar kukuh tetapkan kolom kosong unggul meski saksi paslon menolak
Merdeka.com - Dua orang saksi dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi yang populer dengan tag line Appi-Cicu, diambil dari nama kecil keduanya memilih walk out dari ruang rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang digelar KPU Makassar di hotel Max One, Jumat malam ini,(6/7) .
Meski demikian, pihak KPU Makassar dalam rapat pleno tadi yang dipimpin Abdullah Manshur tak bergeming. Mereka tetap menetapkan hasil perolehan suara Pilwalkot Makassar yang hasilnya
Disaksikan pihak Bawaslu Makassar, KPU Makassar menetapkan, perolehan suara paslon nomor urut 1, Munafri Arifuddin–Andi Rachmatika Dewi hanya 47 persen. Dengan demikian yang unggul adalah perolehan suara dari kolom kosong sebanyak 53 persen dari total partisipasi pemilih sebanyak 57,02 persen.
-
Bagaimana calon terpilih di Pemilu Proporsional Tertutup? Dengan begitu, wakil rakyat terpilih nantinya ditetapkan oleh partai politik berdasarkan nomor urut. Dalam sistem proporsional tertutup, secara teknis pemilih hanya dapat memilih tanda gambar partai saja.
-
Apa yang dipilih rakyat pada Pemilu Proporsional Tertutup? Sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan di mana rakyat hanya memilih partai. Pada surat suara, tertera hanya nama partai politik dan pemilih memilih melalui tanda gambar atau lambang partai.
-
Suara apa yang diraih Prabowo-Gibran di Sulawesi Utara? Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan suara pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di wilayah Sulawesi Utara. Prabowo-Gibran meraup 1.229.069 suara. Hal ini berdasarkan hasil rapat rekapitulasi wilayah Sulawesi Utara yang digelar di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).
-
Siapa yang meraih suara terbanyak di PSU DPD Sumbar? Dalam hasil rekapitulasi tersebut Cerint Iralloza Tasya meraih suara tertinggi.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
"Saksi bertandatangan atau tidak bertandatangan, rekapitulasi itu tetap sah jadi walaupun ada keberatan dan saksi tidak bertanda tangan, proses tetap sah," kata Abdullah Manshur.
Yang diprotes oleh dua orang saksi dari paslon Appi-Cicu hingga tidak bersedia bertandatangan dan membuat pernyataan keberatan di form DB2, kata Abdullah Manshur itu terkait dengan rekapitulasi suara dari kecamatan Bontoala.
Ditemukan bahwa ternyata di dalam kotak suara dari PPK Kecamatan Bontoala , tidak ada salinan DA1 tapi kemudian Bawaslu Makassar memfasilitasi DA1 nya tapi tidak diterima oleh saksi paslon.
"Karena kami ingin mencoba lakukan klarifikasi terhadap nilai-nilai yang ada dalam DA1 yag dipunyai oleh Bawaslu Makassar oleh saksi maka kami memutuskan untuk membuka DA1 plano untuk mencocokkan kebenarannya yang ada pada salinan DA1, yang dimiliki masing-masing baik dari paslon maupun panwas. Setelah kita membuka DA1 plano itu ternyata tidak ada perubahan angka," ujar Abdullah Manshur seraya menambahkan, ini yang dikritisi oleh saksi paslon sehingga mereka memilih meninggalkan ruangan atau WO.
Adapun Habibi dan Irfan Idham, dua saksi paslon Appi-Cicu mengatakan, tidak ada regulasi yang mengatur bahwa jika dilakukan rekapitulasi itu bisa gunakan salinan yang ada dari Bawaslu maupun PPK. Yang dibuka itu adalah kotak suara sekalipun nanti hasilnya sama.
"Kami memilih WO sebagai bentuk penolakan kami terhadap hasil penghitungan dari PPK kecamatan Bontoala yang cacat," kata Habibie.
Sebelumnya, rapat pleno KPU Makassar diskorsing untuk istirahat dll dari pukul 11.30 wita dan dibuka kembali pukul 14.00 wita. Di jeda waktu itu, massa paslon Appi-Cicu berusaha menerobos pengamanan aparat kepolisian yang siaga di sisi utara jl Taman Makam Pahlawan, dekat hotel Max One, tempat rapat pleno digelar.
Mereka berorasi di atas mobil tronton. Kemudian dengan mobil tronton itu, mereka gunakan untuk merangsek masuk dengan menerobos pagar betis aparat keamanan. Mereka juga melepaskan petasan ke udara. Situasi sempat memanas namun polisi langsung mengamankan 4 orang yang dianggap provokator dalam aksi tersebut.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Maulan Aklil-Masagus Hakim mendapatkan dukungan dari 16 partai politik.
Baca SelengkapnyaDari 1.241.196 daftar pemilih tetap, hanya 795.364 orang yang menyalurkan haknya atau dengan persentase 64,08 persen dan dari total suara
Baca SelengkapnyaGugatan ini mereka layangkan karena mengendus dugaan pelanggaran konstitusional mengenai hak pilih pada Pilkada Kota Banjarbaru.
Baca SelengkapnyaKotak kosong meraih 57% suara dalam Pilkada Pangkalpinang 2024, menunjukkan adanya penolakan dari masyarakat terhadap kandidat tunggal yang diusung.
Baca SelengkapnyaVersi PPI, pasangan Munafri-Aliyah mengungguli tigas rivalnya dengan perolehan suara 55,4 persen.
Baca SelengkapnyaPasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dinyatakan unggul telak dengan perolehan 1.542.346 suara.
Baca SelengkapnyaAtas kemanangan kotak kosong di Pilkada Pangkalpinang, para relawan kotak kosong melakukan sujur sukur
Baca SelengkapnyaPramono telah mempunyai data terkait hasil Pilkada DKI Jakarta. Hal ini berdasarkan hasil rekap yang diambil dari KPUD DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKejadian serupa juga pernah muncul saat rapat pleno rekapitulasi nasional untuk provinsi Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya"Jadi untuk DPR Provinsi Bali sudah selesai dan kita sudah buatkan SK penghitungan suaranya juga dan tentu akan menunggu SK dari KPU RI."
Baca SelengkapnyaDilihat di situs resmi KPU pemilu2024.kpu.go.id, terdapat 78,08 persen data yang sudah masuk pada pembaharuan terakhir, Senin (4/3) pada pukul 13.00.15 WIB.
Baca Selengkapnyameminta pihak yang merasa dirugikan atas keputusan KPU yang melakukan diskualifikasi agar menempuh upaya hukum.
Baca Selengkapnya