KPU menjamin TNI/Polri hanya menjaga pelaksanaan pemilu
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin keterlibatan TNI dan Polri dalam Pemilu nanti hanya berfungsi sebagai pengaman. Sebab, hal itu juga sudah ditulis dalam undang-undang nomor 8 tahun 2013 tentang Pemilu.
Ketua KPU, Husni Kamil Manik menyatakan, TNI dan Polri bakal menjaga keamanan Pemilu dari seluruh aspek. Termasuk pendistribusian logistik ke daerah yang sulit dijangkau.
"TNI dan Polri membantu proses pengamanan dan distribusi logistik ke daerah rawan. Rawan keadaan alamnya dan keamanan," kata Husni saat saat deklarasi 'Maklumat Bersama Pemilu Jurdil, Dami dan Bebas Korupsi' di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (6/2).
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
Dia menambahkan, secara umum Polri yang mengatur seluruh keamanan. Sedangkan, TNI hanya membantu kinerja Polri.
Terkait pemetaan wilayah rawan, Husni juga menyerahkan semua kepada Polri. Sebab, mereka dianggap lebih mengerti tentang hal tersebut.
"Kami belum detail memetakannya, Tapi Polri lebih ahli," pungkasnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Personel Polri dan TNI berkolaborasi untuk mengamankan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDeklarasi digelar dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSehingga proses pemilu 2024 dapat berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaSejumlah pihak dikumpulkan, termasuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota.
Baca SelengkapnyaSejumlah prajurit TNI dan personel Polri kompak menggelar patroli bersama,
Baca Selengkapnya""Sudah tugasnya TNI, membantu Polri dalam pengamanan dan keterlibatan masyarakat," kata Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaKapolres Rohil AKBP Andrian menegaskan kalau TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih.
Baca SelengkapnyaPersonel TNI-Polri terus melakukan patroli dan cooling system di berbagai wilayah
Baca SelengkapnyaBawaslu berjanji menegakkan aturan sesuai perundang-undangan bila ditemukan pelanggaran Pemilu.
Baca SelengkapnyaPolri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaMembantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024.
Baca Selengkapnya