Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU Minta Pemerintah Daerah Segera Selesaikan Anggaran Pilkada Sebelum 1 Oktober

KPU Minta Pemerintah Daerah Segera Selesaikan Anggaran Pilkada Sebelum 1 Oktober Ketua KPU Arief Budiman. ©2017 Merdeka.com/Genan

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, baru ada 12 daerah yang telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada 2020. Dia pun meminta agar daerah lain segera menyelesaikan rapat terkait penandatanganan NPHD karena paling lambat tanggal 1 Oktober 2019.

"Kami berharap kabupaten kota dan provinsi bisa segera melakukan penandatanganan NPHD dengan pemerintah daerah setempat," ujar Arief di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Menurut Arief, KPUD akan memberikan tenggat waktu kepada pihak yang tak kunjung menandatangani NPHD hingga tanggal telah ditentukan KPU. Arief menegaskan, penyusunan anggaran harus dipercepat lantaran tahapan-tahapan menuju Pilkada 2020 sudah mulai dilakukan dari tahun 2019 ini.

Orang lain juga bertanya?

"Tanggal 1 Oktober harus ada komitmen kapan pembahasan itu diselesaikan. Karena di tahun 2019 itu sudah ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU provinsi maupun kabupaten kota, dan itu enggak mungkin tanpa dukungan anggaran," kata dia.

"Jadi kami minta itu mudah-mudahan, tapi 1 Oktober nanti kita akan lakukan evaluasi dulu ya. Berapa banyak yang sudah selesai, yang belum selesai itu sudah sampai tahap apa," ujar dia.

Arief menjelaskan, pihak Kementerian Dalam Negeri pun mendukung penuh upaya persiapan KPU dalam mempersiapkan Pilkada Serentak 2020. Khususnya dari Mendagri, Tjahjo Kumolo.

"Menteri Dalam Negeri Pak Tjahjo tadi juga mengatakan kami dukung sepenuhnya apa yang sedang dilaksanakan oleh KPU dengan cara selalu berkomunikasi intensif dengan pemerintah daerah di 270 daerah itu," ungkap Arief.

Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran Pilkada 2020. "Ya yang pertama permintaan KPU dan KPUD mengenai anggaran sudah kita koordinasikan di 270 daerah intinya cukup tercukupi walaupun masih ada yang belum teken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)," ujar Tjahjo.

Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September

Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.

Baca Selengkapnya
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli

Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu

elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.

Baca Selengkapnya
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.

Baca Selengkapnya
KPU Segera Undangkan PKPU Kampanye dan Dana Kampanye
KPU Segera Undangkan PKPU Kampanye dan Dana Kampanye

Sampai saat ini KPU tengah melakukan harmonisasi PKPU Kampanye dan Dana Kampanye.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Usul Pilkada Dipercepat, Bareng dengan Pilpres 2024
Politikus PDIP Usul Pilkada Dipercepat, Bareng dengan Pilpres 2024

Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari

Baca Selengkapnya
Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat, Mahfud: Pemilu Terganggu Kalau Tidak Dimajukan
Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat, Mahfud: Pemilu Terganggu Kalau Tidak Dimajukan

Berdasarkan sejumlah pertimbangan maka muncul alternatif memajukan tanggal pendaftaran calon.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?

Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.

Baca Selengkapnya
Tegas, KPU Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Petahana Ikut Pilkada Harus Cuti
Tegas, KPU Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Petahana Ikut Pilkada Harus Cuti

Sementara untuk bakal calon kepala daerah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mendaftar.

Baca Selengkapnya
KPU Sebut PKPU Pilkada 2024 Disetujui DPR, Isinya Akomodir Semua Putusan MK
KPU Sebut PKPU Pilkada 2024 Disetujui DPR, Isinya Akomodir Semua Putusan MK

Ketua KPU Mochammad Afifuddin memastikan, revisi PKPU Nomor 8 tentang Pencalonan Kepala Daerah segera diterbitkan.

Baca Selengkapnya