KPU soal BPN Ngaku Temukan Ribuan Salah Input: Lapor ke Kita, Mana Datanya?
Merdeka.com - BPN Prabowo-Sandiaga mengklaim menemukan 9.440 kesalahan input atau 6 persen dari data aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU. Temuan itu diperoleh BPN dari hasil verifikasi manual di Web Situng KPU pada 27-29 April 2019.
Tim BPN meneliti 172.174 PS dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke Web Situng KPU (42 persen).
Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Ilham Saputra meminta BPN melaporkan secara resmi kesalahan entri. Dengan dilaporkan resmi, maka KPU bisa mengecek data dan mengoreksi.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Apa yang ditemukan peneliti di Sirekap KPU? Peneliti Pusat Studi untuk Demokrasi, Kiki Rizki Yoctavian menyoroti sejumlah kejanggalan yang ditampilkan dalam aplikasi sistem rekapitulasi di situs website pemilu2024.kpu.go.id.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Siapa yang melakukan kesalahan? Semua anak adam (manusia) melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertobat'
"Lapor ke kita, mana datanya?" kata Ilham di Kantor Bawaslu RI, Selasa (30/4).
Ilham menegaskan, saat ini kesalahan input yang ditemukan KPU sebanyak 140, bukan ribuan seperti yang dikatakan tim relawan BPN. "Baru 140-an. Entar saya kasih datanya. Enggak (sampai ribuan)," ucapnya
Ia justru menantang agar data ribuan kesalahan input data yang disebut BPN dapat dibuka dan dilaporkan. "Mana kalau ada datanya? Mana? Ya mana datanya, ayo laporkan saja ke kita, kita cocokkan," ujarnya
Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, apabila ada kesalahan dalam C1, hal itu dapat diperbaiki di rapat pleno tingkat kecamatan atau kabupaten/kota. Kedua apabila ada perbedaan antara C1 dan input data Situng, perbaikan dapat dilakukan dengan adanya laporan resmi, selanjutnya akan ada koreksi.
Kedua hal tersebut, lanjut Arief dijelaskan dalam keterangan Disclaimer di web Situng KPU.
"Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka," jelas Arief.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.
Baca SelengkapnyaKPU menyatakan bahwa kesalahan konversi dari pembacaan Formulir Model C1-Plano diunggah ke Sirekap bersifat random seperti hasil Pilpres dan Pileg.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Betty mengungkapkan, ada sebanyak 1.223 dari 823.236 TPS dengan data suara Pilpres 2024 masih tidak sesuai
Baca SelengkapnyaKPU berdalih terus menerus memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap KPU Kabupaten Kota.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasyim, KPU tak boleh bohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN melakukan riset dan verifikasi data dengan memvalidasi Formulir C1 dan data di website KPU.
Baca SelengkapnyaKoordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.
Baca SelengkapnyaPengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU
Baca SelengkapnyaKPU mengakui kesalahan menginput data dalam sirekap yang disebabkan kesalahan manusia dan sistem.
Baca SelengkapnyaGubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengungkap, banyak terjadipermasalahan yang tersebar di berbagai wilayah
Baca SelengkapnyaPakar keamanan siber menemukan, jumlah suara ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berbeda dengan dokumen C1.
Baca Selengkapnya