KPU tak masalah KPK ungkap kasus calon kepala daerah peserta Pilkada 2018

Merdeka.com - Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya memiliki pandangan berbeda terkait usulan pemerintah yang meminta KPK menunda pengumuman penetapan tersangka calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi di Pilkada 2018. Alasannya adalah penegak hukum tak bisa diintervensi.

"Pandangan bahwa proses hukum menunggu pilkada serentak selesai itu murni pandangan pemerintah bukan pandangan KPU. Karena KPU menyadari proses hukum kewenangan aparat penegak hukum dalam hal ini KPU tidak mencampuri proses hukum yang dilakukan KPK," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (13/3).

Dia mengungkapkan, pemerintah meminta penundaan tersebut agar pesta demokrasi berjalan adil selama Pilkada berlangsung. Permintaan tersebut disampaikan oleh Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Alasan pemerintah pada waktu itu disampaikan oleh Menko, Mendagri oleh Kapolri itu apakah tidak seyogyanya proses hukum yang diduga melibatkan kandidat itu diselesaikan setelah Pilkada selesai untuk menjaga fair play," jelasnya.

Wahyu menjelaskan, proses hukum terhadap calon kepala daerah tidak mengganggu jalannya Pilkada. Para calon masih bisa terus mengikuti proses meski tersangkut kasus. Pemilih pun tak terganggu lantaran dengan adanya proses hukum, mereka bisa mengetahui rekam jejak si calon.

"Pilkada tidak terganggu, jalan terus sebagaimana tahapan jadwal program. Justru kami berkepentingan pemilih menggunakan hak pilihnya baik mendapatkan informasi cukup tentang rekam jejak kandidat itu kan bermanfaat bagi pemilih pada umumnya," tutupnya.