KPU Tak Terganggu Rencana People Power dan Ancaman Teror pada 22 Mei
Merdeka.com - Teroris yang ditangkap Densus 88 Mabes Polri, disebut-sebut berencana meledakkan bom di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei atau saat penetapan hasil rekapitulasi suara pemilu. Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak bisa menanggapi dugaan ancaman teroris. Semua wewenang ada di tangan kepolisian.
"Enggak usah menanggapi kalau persoalan begitu lah," kata Wahyu saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (17/5).
Dia hanya memastikan, rencana people power atau demo besar-besaran hingga ancaman aksi teror pada hari penetapan hasil rekapitulasi, tidak akan mengganggu kinerja KPU. "Belum ada (gangguan)," katanya.
-
Bagaimana cara KPPS memastikan proses pemungutan suara lancar? KPPS harus memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini termasuk membantu pemilih dalam pengisian surat suara dan menjaga kerahasiaan.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Kenapa KPU melakukan real count? Afifuddin menekankan bahwa pentingnya proses ini adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Kapan KPU lakukan rekapitulasi? Kegiatan ini sudah dilakukan sejak Rabu (28/2) kemarin, dengan diawali pembacaan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
Terkait banyaknya ancaman kepada KPU menjelang penetapan hasil rekapitulasi, Ketua KPU Arief Budiman tidak meminta penambahan pengamanan. Apabila ada penambahan pengamanan, itu semua keputusan dari Kepolisian.
"Enggak, kita enggak minta apa-apa," ujar Arief.
Dia hanya meminta didoakan agar agenda rekapitulasi hingga penetapan dan pengumuman lancar. "Minta doa semua, mudah-mudahan lancar semua nanti," tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan, rencana teroris itu ingin dilancarkannya pada 22 Mei 2019.
"Targetnya ada dua. Target pertama itu thogut. Kemudian target kedua pada pada 22 Mei di depan KPU," ujar Dedi, di kediaman terduga teroris berinisial E alias AR (51), Naggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/5)
Menurut dia, adanya gembar-gembor pergerakan massa ke Jakarta pada 22 Mei 2019 justru menjadi momentum bagi para teroris untuk mencari eksistensi.
"Momentum itu dimanfaatkan oleh kelompok teroris, untuk memberitahukan bahwa kelompok mereka masih eksis," ungkap Dedi.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Semua pihak diminta menghormati proses di MK yang sedang berjalan saat ini
Baca SelengkapnyaHari ini, Selasa (16/4), penyampaian kesimpulan PHPU Pilpres 2024 dari para pihak terkait telah selesai.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa oleh koalisi masyarakat sipil sehubungan dengan KPU yang akan mengumumkan hasil rekapitulasi hari ini, Senin (18/3).
Baca SelengkapnyaFadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca SelengkapnyaPolri juga menyiapkan Rencana Kontijensi yang melibatkan 25 ribu personel dari Brimob Nusantara dan Dalmas Nusantara.
Baca SelengkapnyaPencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada Rabu, 14 Februari kemarin.
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaKapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal menegaskan kepada seluruh pasangan calon (Paslon), bahwa menang atau kalah di Pilkada 2024 merupakan keputusan konstitusi.
Baca SelengkapnyaSejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTedi bersyukur dukungan dari Forkopimda sangat terasa.
Baca SelengkapnyaTudingan itu sebelumnya disampaikan Tim Hukum Nasional AMIN saat sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKPU paling lambat menyelesaikan rekapitulasi 35 hari setelah pemungutan suara dimulai.
Baca Selengkapnya