KPU Tegaskan Evaluasi Tunggu Proses Tahapan Pemilu 2019 Selesai

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih memerlukan waktu untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. KPU menyatakan saat ini pihaknya masih fokus dalam menyelesaikan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.

"Kalau kita evaluasi menyeluruh penyelenggaraan Pemilu ini, semua tugas yang harus kita selesaikan. Rekapitulasi, selesai sengketa hasil itu memakan waktu sampai 40 hari ke depan oleh KPU," kata Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Jumat (3/5).

Menurut Evi, evaluasi Pemilu 2019 tak bisa dilakukan sepihak. Dia mengatakan, evaluasi Pemilu Serentak harus dilakukan bersama pihak terkait agar ke depan pesta demokrasi berjalan semakin baik.

"Kita berharap bisa bersama-sama dengan pembuat undang-undang, dengan masyarakat sipil dan kita penyelenggara untuk terlibat dalam evaluasi itu," kata dia.

Dia menegaskan, KPU saat ini masih fokus melakukan rekapitulasi hasil Pemilu 2019 yang dilakukan 17 April lalu. Setelah proses tahapan Pemilu selesai evaluasi baru bisa dilaksanakan.

"Tentu saja kita memahami, tapi ini kan bukan dalam konteksnya saat ini, kita sekarang dalam tahapan rekapitulasi. Tentu kita harus fokus pada tugas yang belum kita selesaikan, tentu itu harus kita selesaikan pada waktunya. Tentu saja evaluasi ini penting. Evaluasi itu kita sampaikan pada berbagai pihak, stakeholder kita libatkan dalam evaluasi," kata dia.

Dia menambahkan, semua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), panitia pemungutan tingkat kota, kabupaten masih melakukan rekapitulasi.

"Kita fokus ke tahapan, ini teman di PPK masih rekapitulasi, di kabupaten, kota rekapitulasi, belum di provinsi. Kita masih tunggu teman-teman di provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi, tanggal 6 kita optimis bisa selesai tepat waktu," pungkas dia.

Sebelumnya, lima rekomendasi Ijtima' Ulama III tersebut dibacakan oleh penanggung jawab acara, Ustadz Yusuf Martak saat konferensi pers di Hotel Lor In, Sentul. Berikut lima rekomendasi tersebut :

Pertama, Ijtima Ulama menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.

Kedua, mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan, terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilihan presiden 2019.

Ketiga, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01.

Keempat, mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum secara syari dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019.

Kelima, bahwa memutuskan melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amal marif nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat

Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afiffudin mengatakan, pihaknya tak mengomentari banyak terkait hasil Ijtima Ulama III. Ijtima meminta paslon nomor 01 Jokowi-Ma'ruf didiskualifikasi dan meminat penghitungan real count KPU dihentikan.