KPUD anggarkan pilkada Cilacap 2017 capai Rp 38,5 miliar
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cilacap saat ini sedang menggodok penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Saat ini, KPUD Cilacap mengajukan anggaran sebesar Rp 38,5 miliar untuk penyelenggaraan kontestasi politik di wilayah barat hingga selatan Kabupaten di Jawa Tengah tersebut.
Anggota KPUD Cilacap, Ahmad Kholil menjelaskan anggaran tersebut sebenarnya sudah melalui dua kali revisi. Sebelumnya, dia mengemukakan anggaran penyelenggaraannya jauh lebih tinggi.
"Anggaran sebelumnya sekitar 44,9 miliar dan kemudian Rp 52 miliar. Sedangkan yang diajukan saat ini merupakan hasil revisi ketiga yang kami lakukan bersama-sama," kata Ahmad, Selasa (15/3).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Kenapa dana Pemilu 2024 lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya? Perbedaan jumlah anggaran salah satunya disebabkan adanya kenaikan honorium Badan Adhoc, yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
Revisi tersebut, jelas Ahmad, mempertimbangkan jumlah calon dalam pilkada. Kemudian jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan biaya kampanye. Kata dia, calon bupati Cilacap diperkirakan berjumlah lima orang dari yang tadinya diprediksi enam calon.
"Kalau jumlah calon, tadinya ada enam (yang akan maju) sekarang menjadi lima. Jumlah TPS juga berkurang hampir seratusan. Kemudian, fasilitasi kampanye juga ikut berkurang," tambahnya.
Lebih lanjut, KPUD Cilacap berharap ketuk palu anggaran pilkada bisa diputuskan dalam waktu dekat. Sehingga, tak terlalu lama mempertimbangkan tahapan pilkada.
Dari informasi yang dihimpun, sejumlah bakal calon Bupati Cilacap sudah mendaftar ke partai politik, termasuk bupati yang menjabat saat ini, Tatto Suwarto Pamuji mendaftar lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Selain itu, Wakil Bupati Cilacap saat ini, Akhmad Edi Susanto dan Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat juga berniat maju dalam ajang kontestasi politik daerah tersebut.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaUsai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaSebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaPencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.
Baca SelengkapnyaAnggaran Pemilu diberikan secara multiyear. Di tahun 2022 Rp3,1 triliun, tahun ini anggaran Pemilu adalah Rp30 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut digunakan untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh Lembaga Adhoc.
Baca SelengkapnyaKetua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca SelengkapnyaKPU tengah merancang keputusan untuk mempersiapkan peluang putaran kedua Pilgub Jakarta 2024
Baca SelengkapnyaPencairan tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya