Kritik keras buat Jokowi karena kecolongan 2 TKI dihukum mati

Merdeka.com - Indonesia kembali berduka. Pasalnya, belum usai duka atas eksekusi pancung yang dialami salah satu buruh migran, Siti Zaenab, pemerintah Arab Saudi kembali mengeksekusi mati TKI yakni Karni BT Medi Tarsim.

Parahnya, eksekusi mati itu dilakukan Arab Saudi tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia dan keluarganya

Karni binti Medi Tarsim dieksekusi pada Kamis (16/4). Sebelumnya, Arab Saudi juga mengeksekusi mati Siti Zaenab dalam kurun waktu yang tak begitu lama dengan eksekusi Karni.

Karni binti Medi Tarsim dituduh melakukan perbuatan keji pada September 2013 silam. Dia diputuskan bersalah lantaran tega menggorok leher anak majikannya yang berusia empat tahun saat tengah terlelap tidur.

Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir berdalih, pemerintah Indonesia tak diberitahu karena ada miskomunikasi antara pengadilan Arab Saudi dengan Kementerian luar negeri Arab Saudi. Karenanya, miskomunikasi itu mengakibatkan eksekusi langsung dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada Indonesia.

"Sebelumnya Menlu sudah bicara dengan pihak sana dan ternyata enggak ada komunikasi antara pengadilan dengan Kemlu mereka," ujar Fachir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/4).

Eksekusi tersebut langsung menuai reaksi dari dalam negeri. Sejumlah pihak langsung melontarkan kritik kepada pemerintahan Jokowi-JK. Berikut ulasannya.

Fadli Zon sebut pemerintah lemah lakukan lobi

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak pemerintah melayangkan nota protes ke pemerintah Arab Saudi karena tak memberikan pemberitahuan mengeksekusi mati 2 TKI. Selain itu, dia meminta KBRI Arab Saudi ditegur karena tak mampu bekerja secara optimal melindungi warga Indonesia yang bekerja dan menetap di sana."Pemerintah harus layangkan nota protes kenapa tidak ada pemberitahuan yang layak. Paling tidak sebagai negara bersahabat pihak kita diberi tahu sehingga kita secara eksternal bisa lakukan tindakan dan buat protes. Kita juga harus intropeksi. Bagaimana KBRI di sana? Kenapa bisa tidak optimal?" kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/4).Namun, Fadli menyarankan untuk tidak terburu-buru menarik Duta Besar dari Arab Saudi sebagai bentuk protes. Sebab, kejadian tersebut adalah bukti lemahnya lobi yang dilayangkan Indonesia agar warganya tak dihukum mati di negara lain."Timbang dulu, ini karena kelemahan kita tak perjuangkan maksimal, kita belum maksimal memperjuangkan," tegasnya.

Jokowi dituntut tiru Gus Dur membela nasib TKI di luar negeri

Puluhan massa yang tergabung aktivis pembela TKI, Migrant Care mendatangi Kedubes Arab Saudi. Mereka protes karena pemerintah Arab Saudi telah melakukan eksekusi mati terhadap dua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam kurun waktu kurang dari satu minggu.Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah yang memimpin langsung unjuk rasa ini menyatakan bahwa dua WNI dipancung adalah bukti gagal diplomasi hukum perlindungan TKI di luar negeri."Eksekusi mati yang terjadi berulang kali ini menegaskan bahwa diplomasi perlindungan buruh migran menjadi bom waktu sekaligus menjadi mimpi buruk bagi buruh migran Indonesia," kata salah satu orator aksi, Anis di depan Kedubes Arab Saudi, Jakarta, Jumat (17/4).Mereka meminta Presiden Jokowi melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi. Tak sampai di situ, mereka pun menantang Jokowi untuk melakukan perjuangan yang pernah dilakukan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap buruh migran."Kami meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung memimpin diplomasi perlindungan buruh migran dan pembebasan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati seperti yang pernah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid," tegas Anis.

Komisi IX sebut pemerintah RI dianggap tak ada oleh Arab Saudi

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menilai dihukum matinya 2 TKI di Arab Saudi adalah bukti bahwa hubungan Indonesia dan Arab Saudi tak optimal. Hal ini semakin diperkuat dengan sikap Arab Saudi yang tidak memberi tahu dahulu ke pemerintah Indonesia sebelum melaksanakan eksekusi."Ada hukuman mati tanpa pemberitahuan, artinya pemerintah kita dianggap tidak ada oleh pemerintah Arab Saudi. Itu artinya hubungan bilateral dua negara ini tidak berjalan dengan optimal," kata Dede di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/4).Agar kejadian ini tak terulang, Dede menyarankan agar tidak hanya Menteri Luar Negeri saja yang berupaya melobi Arab Saudi. Jokowi berharap Presiden Joko Widodo langsung berkomunikasi dengan Raja Arab Saudi.Dia pun mencontohkan, langkah yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang tak segan menghubungi langsung kepala negara demi upaya menyelamatkan warga negaranya."Jadi saya berbicara dengan para mantan menteri dan teman-teman di Komisi IX yang sudah dari dulu, bahwa berkomunikasi tidak cukup dengan menteri, karena kalau menteri mungkin enggak dianggap, biasanya ini kepala negara dengan kepala negara," ucapnya.

Jokowi kaget ada 2 TKI dihukum mati

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menangani kasus 2 TKI yang telah dihukum mati Arab Saudi. Jokowi meminta Menlu Retno untuk mengirimkan surat protes kepada Saudi atas tindakan eksekusi itu tanpa pemberitahuan sebelumnya."Nah... upaya-upaya itu sudah kita lakukan. Kita ketemu menlu di sana, juga dubes di sana sudah dampingi, ada pengacara juga," ujar Jokowi sebelum melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, di Bandara Halimperdanakusumah, Jakarta, Jumat (17/4).Jokowi mengaku kaget adanya eksekusi yang dilakukan pemerintah Saudi terhadap 2 TKI itu. Sebab, dirinya tidak diberitahukan oleh pemerintah Saudi atas eksekusi itu."Terus terang kita juga kaget karena tanpa pemberitahuan sama sekali. Itu yang diproses oleh menlu," ujarnya.Menurut Jokowi, setelah mendengar kabar adanya 2 TKI yang dieksekusi, dirinya langsung mengirim surat kepada Raja Saudi. Surat itu berisi protes atas nama pemerintah Indonesia."Per surat. Anunya memang berbeda, sistem di Arab Saudi. Betul-betul tanpa pemberitahuan itu yang kita kemarin kirim surat protes itu," ujarnya.