Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kritik pedas DPR Waseso akan pakai duit narkoba buat operasional BNN

Kritik pedas DPR Waseso akan pakai duit narkoba buat operasional BNN Budi Waseso di Istana. ©2016 Merdeka.com/Titin Supriatin

Merdeka.com - Rencana Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso menggunakan uang hasil kejahatan narkotika yang disita untuk operasional pemberantasan oleh penegak hukum menuai kritikan keras dari pimpinan DPR. Bukan tanpa sebab Waseso ingin menggunakan duit hasil kejahatan narkoba untuk operasional BNN.

Menurut Waseso, kejahatan narkoba memiliki kekuatan luar biasa, sedangkan anggaran dari APBN tidak terlalu besar dalam menangani kejahatan ini. Agar pemberantasan narkoba menjadi maksimal, diperlukan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, uang hasil kejahatan narkotika yang disita penegak hukum tidak bisa langsung dialokasikan sebagai anggaran operasi pemberantasan. Menurut Fahri, ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui sebelum uang sitaan tersebut bisa digunakan.

Orang lain juga bertanya?

"Saya menunggu laporan resmi BNN. Tidak boleh dialihkan, dalam TPPU (tindak pidana pencucian uang) itu kan uang haram," kata Fahri kepada merdeka.com, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).

Fahri menjelaskan, uang tersebut baru bisa digunakan setelah melalui keputusan pengadilan atau Jaksa Agung. Mekanisme penggunaan uang sitaan tersebut terlebih dahulu menunggu keputusan pengadilan dan kemudian dikembalikan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

"Uang hasil tindakan pidana tidak bisa digunakan sebagai anggaran operasional kecuali setelah dirampas dan disita oleh negara melalui keputusan pengadilan atau Jaksa Agung. Lalu kemudian dibalikkan menjadi pendapatan PNPB," jelas Fahri.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku miris dengan kelakuan aparat yang menjadikan rehabilitasi pecandu narkoba sebagai lahan bisnis. Fadli menegaskan, siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas.

"Semua yang terlibat dalam hal terkait menjadikan rehabilitasi menjadi lahan bisnis harus ditindak," tegas Fadli di Gedung DPR, Selasa (1/11).

Politikus Gerindra ini menambahkan, rehabilitasi harusnya menjadi jalan bagi pecandu narkoba untuk keluar dari gelapnya dunia narkoba. Pengaruh narkoba yang sulit dihilangkan harusnya disembuhkan melalui jalan rehabilitasi.

"Bagaimana mungkin orang yang sudah jelas terjerat narkoba masih belum dinyatakan sembuh total secara medis kemudian diperbolehkan keluar," sindirnya.

Dia meyakini Kepala BNN Komjen Budi Waseso memiliki data adanya permainan oleh aparat. Atas dasar itu Waseso merasa resah sehingga perlu dilakukan revisi untuk memperbaiki pemberantasan narkoba.

Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso berharap uang hasil kejahatan narkotika yang disita bisa digunakan untuk operasi pemberantasan oleh penegak hukum.

"Saya sudah komunikasikan ke Jaksa Agung dan Menteri Keuangan. Kalau boleh, sebagian uang hasil penindakan narkotika bisa digunakan sebagai operasional atau T4GN (Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika)," kata Waseso saat acara diskusi di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Rabu (27/10).

Waseso mengaku dengan besarnya finansial hasil kejahatan narkotika ini bisa mengubah perilaku anggota BNN maupun polisi untuk melakukan penyimpangan.

(mdk/sho)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkumham Janji Sanksi Tegas Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Lapas: Tidak Ada Toleransi
Menkumham Janji Sanksi Tegas Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Lapas: Tidak Ada Toleransi

Menkumham menegaskan, tak ada toleransi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penggunaan maupun peredaran narkoba di lapas.

Baca Selengkapnya
Menko Polkam Budi Gunawan: Indonesia Darurat Narkoba
Menko Polkam Budi Gunawan: Indonesia Darurat Narkoba

Budi Gunawan memimpin rapat koordinasi desk pemberantasan narkoba yang merupakan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Komisi III Singgung Jenderal Fadil Depan Kapolri, Blak-blakan Beli Narkoba Dari Polisi
VIDEO: Komisi III Singgung Jenderal Fadil Depan Kapolri, Blak-blakan Beli Narkoba Dari Polisi

Hasbiallah menyinggung Jenderal Fadil Imran yang sukses memerangi narkoba saat menjadi Kapolda Metro Jaya.

Baca Selengkapnya
MKD Soal Dugaan Aliran Dana Korupsi BTS Mengalir ke DPR: Kalau Masyarakat Punya Bukti Silakan Lapor
MKD Soal Dugaan Aliran Dana Korupsi BTS Mengalir ke DPR: Kalau Masyarakat Punya Bukti Silakan Lapor

MKD akan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran hukum.

Baca Selengkapnya
Kejagung Pastikan Usut Uang Korupsi BTS Kominfo yang Mengalir ke DPR hingga BPK
Kejagung Pastikan Usut Uang Korupsi BTS Kominfo yang Mengalir ke DPR hingga BPK

Menurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.

Baca Selengkapnya
Pejabat Basarnas Kena OTT KPK
Pejabat Basarnas Kena OTT KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pun telah membenarkan terkait agenda OTT dilakukan KPK perihal penyerahan uang yang diduga berkaitan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Sofyan Caleg DPRK Aceh Tamiang Diduga Pakai Hasil Jualan Narkoba Buat Biaya Politik
Sofyan Caleg DPRK Aceh Tamiang Diduga Pakai Hasil Jualan Narkoba Buat Biaya Politik

Dari hasil penyidikan diduga kalau Sofyan telah menjalani bisnis haram ini sejak Maret 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
Di Depan Kapolri, Anggota DPR Bingung Ada BNN Tapi Narkoba Makin Gila
Di Depan Kapolri, Anggota DPR Bingung Ada BNN Tapi Narkoba Makin Gila

Sudah beberapa kali ikut agenda pemusnahan narkoba, Aboe bertanya-tanya mengapa orang bisa ketagihan barang haram tersebut.

Baca Selengkapnya
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor

Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya