Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KSP: Pemerintah Tidak akan Berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua

KSP: Pemerintah Tidak akan Berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani. ©Liputan6.com/nafiez rambu rabbani

Merdeka.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Papua yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelumnya pada Selasa (8/2) KKB diduga melakukan tindak pidana terhadap warga Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya, Papua yang kemudian menjadikan warga mengungsi dari tempat tinggalnya.

"Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Jaleswari dalam keterangan pers, Kamis (11/2).

"Pemerintah bertanggungjawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB," tambah dia.

Orang lain juga bertanya?

Dia juga menjelaskan aparat keamanan diminta untuk mengambil tindakan terukur dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan keamanan bagi masyarakat di Intan Jaya. Kemudian Pemerintah Papua juga saat ini meminta kehadiran Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya.

Termasuk kata dia meminta Bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire. Pemerintah Pusat mempercayakan kepada Pemerintah Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya.

"Pemerintah provinsi diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat. Peran pemerintah pusat akan memberi dukungan kepada provinsi dan kabupaten termasuk menyediakan bantuan sosial dan kesehatan," ungkap dia.

Dia menjelaskan Papua merupakan wilayah yang luas, dengan permasalahan yang berbeda-beda. Masalah di Intan Jaya kata dia sangat spesifik dan tidak mewakili Papua pada umumnya.

"Sebagai bagian penyelesaian permasalahan di Papua, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan," kata dia.

Dia juga menjelaskan saat ini, Pemerintah melalui Inpres No. 9 Tahun 2020 dan Kepres No. 20 Tahun 2020, secara serius memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung," ungkap dia.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Saat Barisan Para Jenderal TNI AD Angkat Suara Jelaskan 'Ulah' Prajurit di Tanah Papua
Saat Barisan Para Jenderal TNI AD Angkat Suara Jelaskan 'Ulah' Prajurit di Tanah Papua

Buntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal

Baca Selengkapnya
Kaesang Tegaskan Pembangunan Harus Merata di Seluruh Indonesia
Kaesang Tegaskan Pembangunan Harus Merata di Seluruh Indonesia

PSI memiliki komitmen untuk Trans-Papua bisa segera rampung.

Baca Selengkapnya
Jokowi Klaim Situasi Papua Aman: Jangan Masalah Kecil Dibesar-besarkan
Jokowi Klaim Situasi Papua Aman: Jangan Masalah Kecil Dibesar-besarkan

Presiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.

Baca Selengkapnya
Teror KKB Kian Meresahkan, Pangdam Cenderawasih Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan di Papua
Teror KKB Kian Meresahkan, Pangdam Cenderawasih Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan di Papua

KKB terus menebar teror. Termasuk pilot Susi Air yang disandera masih mereka tawan. Penyanderaan sudah dilakukan hampir lima bulan.

Baca Selengkapnya
Pemkab Kukar Tegaskan Komitmen Kelola Wilayah Desa yang Tidak Masuk IKN
Pemkab Kukar Tegaskan Komitmen Kelola Wilayah Desa yang Tidak Masuk IKN

Wilayah seperti Kelurahan Jawa di Kecamatan Sangasanga, serta Kelurahan Muara Kembang dan Tama Pole di Kecamatan Muara Jawa, tidak termasuk IKN.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Peta Kerawanan Pilkada 2024, Dua Daerah Ini Jadi Sorotan
Bawaslu Ungkap Peta Kerawanan Pilkada 2024, Dua Daerah Ini Jadi Sorotan

Bawaslu mencatat Papua menjadi lokasi awan dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.

Baca Selengkapnya
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

Baca Selengkapnya
VIDEO:  Jokowi Soal Konflik di Papua- Jangan Dibesar-besarkan itu Masalah Kecil
VIDEO: Jokowi Soal Konflik di Papua- Jangan Dibesar-besarkan itu Masalah Kecil

Presiden Jokowi meminta tak membesar-besarkan konflik dan permasalahan di Papua. Menurutnya, hal itu adalah masalah kecil.

Baca Selengkapnya
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%

Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.

Baca Selengkapnya
Redam Konflik Papua, Kasad Tak akan Gunakan Pendekatan Tempur
Redam Konflik Papua, Kasad Tak akan Gunakan Pendekatan Tempur

Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pendapat Pakar Terkait TNI Ubah Istilah KKB di Papua menjadi OPM
Pendapat Pakar Terkait TNI Ubah Istilah KKB di Papua menjadi OPM

Jenderal Agus mengungkap penggantian nomenklatur itu mengikuti penyebutan dari OPM sendiri.

Baca Selengkapnya