KSPI: Kedatangan TKA ke RI Cederai Rasa Keadilan Buruh

Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan kehadiran tenaga kerja asing (TKA) China dan India ke Indonesia mencederai rasa keadilan kepada kaum buruh.Dia menilai para TKA itu disambut meriah di saat buruh lokal tengah kesulitan.

"Ibaratnya buruh dikasih jalan tanah yang becek, tetapi TKA diberi karpet merah dengan penyambutan yang gegap gempita atas nama industri strategis," kata Said Iqbal dalam pesan singkat kepada merdeka.com, Selasa (11/5).

Tidak hanya itu, datangnya TKA China dan India dengan menggunakan pesawat carteran di tengah pandemi adalah sebuah ironi yang menyakitkan dan mencederai rasa keadilan. Apalagi itu terjadi di saat jutaan pemudik yang menggunakan motor yang dipastikan mereka adalah buruh diadang di perbatasan-perbatasan kota.

"Padahal buruh yang mudik tidak mencarter pesawat, tetapi membeli sendiri bensin motor dan makannya, di saat sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha," beber Said Iqbal.

Kedatangan TKA dari China dan India tersebut, kata dia, menegaskan fakta bahwa tujuan omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, ingin memudahkan masuknya TKA China yang mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal. Padahal saat ini rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan, karena banyak yang ter-PHK akibat pandemi.

"Itulah sesungguhnya tujuan omnibus law. Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, sehingga TKA tidak mungkin bisa masuk ke Indonesia kalau belum mendapat surat izin tertulis," jelas Said Iqbal.

Saat ini para TKA yang masuk ke Indonesia cukup memegang surat dari perusahaan pengguna yang melaporkan rencana kedatangan mereka. Hal itu, kata dia, sudah tertuang pada aturan omnibus law TKA.

"Jutaan buruh dilarang mudik bahkan disekat di perbatasan kota seperti warga kelas dua, tetapi TKA disambut sebagai warga kelas satu dengan alasan kebutuhan industri strategis," ungkapnya.

Menurut Said Iqbal, TKA China dan India yang masuk ke Indonesia adalah buruh kasar yang bekerja di industri-industri konstruksi, perdagangan, baja, tekstil, pertambangan nikel, dan industri-industri lain, yang semestinya bisa merekrut buruh lokal Indonesia. Dia pun mengaku heran dengan pihak yang selalu membantah dan membela keberadaan para TKA China tersebut. Padahal mereka adalah para pejabat bukan perusahaan pengguna TKA tersebut.

Selain itu, kata dia, pemerintah tidak pernah menjelaskan di perusahaan mana saja para TKA tersebut bekerja. Karena itu, KSPI dan buruh Indonesia menuntut pemerintah agar berhenti mendatangkan TKA China dan negara lainnya ke Indonesia, terutama di masa pandemi, dengan alasan apa pun.

"Janganlah hukum tajam ke buruh Indonesia tetapi tumpul ke TKA China. Batalkan omnibus law UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, khususnya pasal tentang TKA dikembalikan bunyinya menjadi, ’Setiap TKA yang datang ke Indonesia wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja’," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta agar publik melihat lebih objektif terkait kedatangan TKA ke Indonesia pada momen mudik Lebaran 2021. "Kita perlu melihat masalah tenaga kerja asing (TKA) secara lebih objektif tidak hanya terbatas pada isu momen mudik Lebaran saat ini," kata Ida kepada merdeka.com, Minggu (9/4).

Dia pun mengklaim keberadaan TKA sejalan dengan arus investasi asing, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

"Salah satunya melalui agenda proyek strategis nasional (PSN)," bebernya.

Ida pun menyakini jumlah TKA yang ada dalam satu perusahaan tidak akan melebihi pekerja Indonesia atau lokal. Sebab pemerintah dalam memberikan izin menggunakan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga kerja lokal.

"Data menunjukkan rata-rata penggunaan TKA selama lima tahun terakhir (2016-2020) mencapai 93 ribu orang. Jika dilihat jumlahnya sangat jauh dibandingkan angkatan kerja kita yang bekerja, di mana data BPS terbaru per Februari 2021 mencapai 131 juta orang," bebernya.

Lebih dari itu, kata Ida, pengendalian TKA juga dilakukan melalui pos-pos jabatan yang dapat mereka isi. Dia mengatakan data menunjukkan bahwa jabatan TKA yang masuk ke Indonesia sebanyak 65 persen berada di jabatan manajer dan profesional.

"Pemerintah juga mewajibkan adanya transfer teknologi dan keahlian (knowledge) dari TKA ke tenaga kerja lokal sehingga ke depan kita memiliki stok angkatan kerja yang lebih kompeten untuk mampu mengisi demand tenaga kerja dari investasi PMA yang menggunakan teknologi-teknologi baru," bebernya.