Kuasa hukum Ahok belum putuskan ambil langkah praperadilan

Merdeka.com - Bareskrim Mabes Polri resmi menetapkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka ini diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Kuasa Hukum Ahok, Sirra Prayuna tak ingin buru-buru memutuskan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka kliennya itu. Tim kuasa hukum harus melakukan konsolidasi terlebih dulu dengan mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Saya tidak mau berandai-andai saya perlu konsolidasi dulu, saya perlu melihat urgensinya apa. Apakah memang perlu dilakukan praperadilan atau tidak, ini kan perlu proses konsolidasi," kata Sirra di Kompleks Istana Kepresidenan usai menghadiri pertemuan antara Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri dengan Presiden, Rabu (16/11).

"Kita belum sampai (ke praperadilan) Ini kan ada surat secara administratif tentunya kan status beliau sebagai tersangka saya belum baca, kan baru diumumkan kan," tambahnya.

Sirra menegaskan, pihaknya menerima dengan lapang dada putusan Bareskrim Polri yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Dia mengatakan hukum harus dihormati apapun putusannya.

"Saya kira kita harus hormati apapun keputusan Bareskrim dalam menetapkan Pak Basuki hari ini. Semua pihak harus tunduk pada proses hukum itu, karena hukum adalah panglima, jadi kita terima dan patuh," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri menetapkan Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Ahok dijerat dengan Pasal 156 a KUHP Jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

"Perkara ini harus dilanjutkan di peradilan yang terbuka, konsekuensinya proses ini harus ditingkatkan menjadi penyidikan, dengan menetapkan saudara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi tersangka," kata Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (16/11).

Pihaknya mengaku telah menerima 14 laporan soal Basuki yang akrab disapa Ahok itu diduga menistakan agama. Laporan itu diterima sejak tanggal 6 Oktober lalu. "Mulai tanggal 10 Oktober Polri telah melakukan langkah-langkah," katanya.

Seperti diketahui, kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka. Pasca itu, isu dugaan penistaan agama langsung menyeruak.

Puncaknya, pada 4 November 2016 ratusan ribu orang dari sejumlah ormas Islam menggelar demonstrasi menuntut proses hukum terhadap Ahok dilakukan.