Kuasa hukum Ahok sudah prediksi eksepsi bakal ditolak JPU

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menolak eksepsi yang diajukan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini pun nyatanya telah diprediksi oleh tim penasihat hukum Ahok.

"Saya kira kita sudah bisa prediksi tanggapan pendapat JPU pasti akan menolak. Dalam proses persidangan pidana memang akan terjadi seperti itu. Untuk itu berbagai argumentasi yang dibangun JPU tadi terkait dakwaan tidak dapat diterima," kata Sirra Prayuna di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Sirra juga mengaku pihaknya telah mengantisipasi atas jawaban dari JPU. Hanya saja ternyata majelis hakim tak mengizinkan dibacakannya tanggapan atas jawaban JPU.

"Item argumentasi yang dibangun kita sudah antisipasi makanya tadi ketika jaksa selesai membacakan pendapatnya kami ingin menanggapi pendapat JPU. Tetapi majelis hakim berpandangan lain padahal di dalam ketentuan KUHAP tidak ada sesuatu yang dianggap tidak lazin dalam menanggapi pendapat itu diatur dalam pasal 182 KUHAP karena di situ mengatur proses trial dalam pidana seperti itu dalam bentuk replik," ungkap Sirra.

"Kan jaksa sempat menyampaikan itu tetapi ini tidak lazim dan sebaginya diserahkan kepada pihak ketua majelis dalam hal ini," sambung Sirra.

Sirra juga menegaskan bahwa ada mekanisme yang dilampaui JPU dalam menerapkan ketentun pasal 156 dan 156 a itu. Mekanismenya di dalam PNPS itu bersifat memiliki satu pandangan yang berbeda di dalam melihat ketentuan pasal 156 itu.

"Saya kira sesungguhnya yang mau kami sampaikan dalam tanggapan pendapat itu adalah negara harus mengambil peran di dalam setiap peristiwa hukum yang seperti sekarang ini. Penodaan, penistaan agama seperti sekarang ini, teguran keras dengan dikeluarkannya keputusan bersama 3 menteri. Menag, mendagri dan kejagung," terang Sirra.