Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kuasa Hukum JNE Ungkap Alasan Bansos dari Presiden Jokowi Dikubur di Depok

Kuasa Hukum JNE Ungkap Alasan Bansos dari Presiden Jokowi Dikubur di Depok TKP kuburan beras bansos di Depok. ©2022 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Kuasa hukum perusahaan ekspedisi PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) Hotman Paris mengatakan JNE sengaja mengubur beras yang sudah dalam kondisi rusak supaya tidak ada asumsi menyalahgunakan maupun menjual ke masyarakat.

Hotman menjelaskan, JNE pada awalnya ditunjuk menyalurkan 6.199 ton beras bansos presiden kepada 247.997 keluarga penerima manfaat di Depok.

Namun dalam proses penyaluran beras, ada 3,4 ton di antaranya yang sudah dalam kondisi rusak.

"Kalau secara persentase hanya 0,05 persen, kurang dari setengah persen yang rusak, yaitu 3,4 ton dari 6.199 ton," kata Hotman, Kamis (4/8).

Hotman menjelaskan, 3,4 ton beras yang rusak itu terdata pada bulan Mei 2020 dan disimpan di gudang JNE selama 1,5 tahun.

Dalam prosesnya, lanjut Hotman, beras tersebut rusak sehingga JNE memutuskan mengubur beras bansos presiden ke lahan kosong di Depok yang rupanya sedang dipersengketakan oleh R.

Keputusan mengubur beras itu untuk menghindari asumsi dan tuduhan-tuduhan miring dari masyarakat terkait penyaluran bansos.

"Karena kalau diedarkan ke masyarakat takut nanti disalahgunakan, takut nanti dituduh menjual beras banpres. Akhirnya ada ide ya udah dikubur aja, kebetulan ada penjaga lahan yang setuju," kata Hotman.

Sebelumnya, sembako sebanyak satu mobil kontainer ini ditemukan terkubur di kedalaman tiga meter, di Lapangan KSU, Sukmajaya, Kota Depok, pada Jumat (29/7/2022) lalu.

Warga yang menemukan dugaan penimbunan sembako ini, Rudi Samin, mengatakan bahwa penemuan sembako ini bermula ketika dirinya mendapat laporan dari salah seorang karyawan jasa pengiriman yang ada di sekitar lokasi kejadian.

Karyawan jasa pengiriman barang itu pun memberitahu Rudi bahwa ada penimbunan sembako di Lapangan KSU.

"Saya dapat informasi dari orang dalam JNE ada pemendaman sembako. Saya cari sehari tidak dapat, dua hari, tiga hari akhirnya saya dapat dengan menggunakan beko (excavator) pada Jumat kemarin," jelasnya di lokasi kejadian.

Rudi mengatakan, tumpukan sembako yang dipendam di dalam tanah ini bertuliskan bantuan presiden.

"Ada tulisannya, bantuan presiden yang dikoordinir Kemensos. Dari polres dan juga sudah datang kemarin," katanya.

Sementara itu, pantauan di lokasi tumpukan sembako yang diduga ditimbun ini telah ditutup terpal berwarna biru.

Garis polisi pun terpasang di lokasi kejadian, dan galian tanahnya pun masih terbengkalai.

Menguaknya isu soal penimbunan bansos presiden membuat JNE berkonsultasi soal hukum dengan pengacara kondang Hotman Paris.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Respons Jokowi Soal Beras Langka Saat Pemilu 2024, Stok Aman Distribusi Terganggu
VIDEO: Respons Jokowi Soal Beras Langka Saat Pemilu 2024, Stok Aman Distribusi Terganggu

Menurut Presiden Jokowi, stok beras di bulog masih aman.

Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Nilai KPK Bisa Turun Tangan soal 490.000 Ton Beras Impor Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok
Pakar Hukum Nilai KPK Bisa Turun Tangan soal 490.000 Ton Beras Impor Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok

Sebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Baca Selengkapnya
Harga Terus Melonjak, Pemerintah Akhirnya Impor 1,6 Juta Ton Beras
Harga Terus Melonjak, Pemerintah Akhirnya Impor 1,6 Juta Ton Beras

Rencana impor beras sebanyak 1,6 juta ton ini telah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi maupun kementerian teknis terkait.

Baca Selengkapnya
Kronologi Terungkapnya Korupsi Bansos Presiden Jokowi Rugikan Negara Rp125 M, Berawal OTT Eks Mensos Juliari
Kronologi Terungkapnya Korupsi Bansos Presiden Jokowi Rugikan Negara Rp125 M, Berawal OTT Eks Mensos Juliari

Diketahui, untuk anggarannya berasal dari APBN tahun 2020 mencapai Rp753 miliar

Baca Selengkapnya
FOTO: Jelang Pemilu, Warga Depok Ramai-Ramai Terima Bansos 10 Kg Beras
FOTO: Jelang Pemilu, Warga Depok Ramai-Ramai Terima Bansos 10 Kg Beras

Presiden Jokowi menggelontorkan bansos baru berupa beras 10 kilogram dan BLT dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun. Kebijakan ini lantas menuai polemik.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Pangan Bulog di Tiga Lokasi di NTT Sekaligus
Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Pangan Bulog di Tiga Lokasi di NTT Sekaligus

Presiden Jokowi menyebut bahwa bantuan pangan tersebut telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023.

Baca Selengkapnya
Ratusan Massa Unjuk Rasa Depan KPK Desak Usut Tuntas soal Denda Impor Beras
Ratusan Massa Unjuk Rasa Depan KPK Desak Usut Tuntas soal Denda Impor Beras

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semua proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait skandal demurrage Rp 294,5 M naik penyidikan

Baca Selengkapnya
Eks Komisioner KPK: Usut Tuntas Demurrage Impor Beras, Karena Menyangkut Hajat Hidup Rakyat
Eks Komisioner KPK: Usut Tuntas Demurrage Impor Beras, Karena Menyangkut Hajat Hidup Rakyat

Haryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Cek Beras di Pasar Induk Cipinang, Jokowi Klaim Stok Melimpah
Cek Beras di Pasar Induk Cipinang, Jokowi Klaim Stok Melimpah

"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," sambungnya.

Baca Selengkapnya
Pengamat Duga Ada Keteledoran Disengaja di Balik Skandal Demurrage Impor Beras
Pengamat Duga Ada Keteledoran Disengaja di Balik Skandal Demurrage Impor Beras

Unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi.

Baca Selengkapnya
Beras di Indomaret Langka, Presiden Jokowi Beri Penjelasan Begini
Beras di Indomaret Langka, Presiden Jokowi Beri Penjelasan Begini

Jokowi berjanji untuk mengajak insan media untuk melihat langsung kondisi stok beras di toko ritel.

Baca Selengkapnya
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik

"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."

Baca Selengkapnya