Kuasa hukum Kaligis tuding KPK banyak melanggar aturan dan prosedur

Merdeka.com - Kuasa hukum Otto Cornelis (OC) Kaligis, Afrian Bondjol menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar hukum saat melakukan pemeriksaan kliennya terkait kasus dugaan suap kepada 3 hakim dan seorang panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara (Sumut). Afrian mengungkapkan, beberapa pelanggaran tersebut, pertama, KPK tidak memberikan kesempatan pengacara mengunjungi OC Kaligis selama 7 hari, sehingga tak bisa berkonsultasi tentang masalah hukum yang dihadapi.

"Masalah kunjungan hak penasehat hukum sejak jadi tersangka bisa konsultasi dengan klien. Faktanya, setelah 7 hari isolasi, baru bisa kunjungi Kaligis," tandas Afrian, Kamis (23/7).

Menurutnya, seseorang sudah berstatus terpidana pun masih bisa dikunjungi, apalagi OC Kaligis yang baru berstatus tersangka. "Orang terpidana dan sudah dapat hukuman tetap masih bisa dikunjungi keluarga di hari Idul Fitri, yang jelas Pak Kaligis masih jadi tersangka, masa tidak boleh dibesuk?," tanyanya.

Kedua, lanjut Afrian, pemanggilan terhadap OC Kaligis pada Senin (13/7), pukul 10.00 WIB dan diterima pada pukul 10.14 WIB pada hari dan tanggal yang sama. Padahal, sesuai ketentuan, panggilan harusnya 3 hari sebelum pemeriksaan.

"Bicara ketentuan, seharusnya panggilan itu kita terima 3 hari sebelumnya, tapi tetap itikad baik, (OC Kaligis) kirim surat penundaan dan mengingat hari Idul Fitri. Anak Pak Kaligis muslim minta tunda, tapi nyatanya, besoknya Pak Kaligis dijemput di Hotel Borobudur," tegasnya.

Sesuai pengakuan OC Kaligis, lanjut Afrian, petugas KPK tidak memperlihatkan surat tugas dan penangkapan. "Padahal, ketentuan apapun penangkapan harus diperlihatkan surat tugas dan penangkapan. Dari situ sudah bermasalah," tegasnya.

Meski demikian, Afrian enggan berbicara lebih jauh tentang materi. "Kalau terbukti Kaligis bersalah, kita terima Pak Kaligis dihukum, dibuktikan di pengadilan. Kita bicara prosedur dulu," katanya.

Ketiga, penetapan tersangka terhadap OC Kaligis juga melanggar hukum, karena KPK sebelumnya belum memeriksa pengacara senior tersebut. "Diperiksa langsung ditetapkan tersangka," tutupnya.