Kuasa Hukum Klaim Terdakwa Pemerkosa Keponakan di Aceh Korban Fitnah

Merdeka.com - Pihak kuasa hukum angkat bicara terkait vonis bebas diberikan Mahkamah Syariah Aceh terhadap kliennya DP (35), karena tak terbukti memperkosa keponakannya di Aceh Besar. Kuasa Hukum DP, Tarmizi Yakub, menyebut kliennya merupakan korban fitnah.

"Terdakwa ini korban fitnah seseorang. Anak tersebut (korban) memang betul korban pemerkosaan, tapi yang melakukan orang lain," kata Tarmizi, Selasa (25/5).

Dia menuturkan, nenek korban sudah membuat laporan baru ke Polda Aceh, pada Senin (29/3) lalu. Dalam laporan itu, pelaku pemerkosaan disebut berinisial A, dan juga merupakan keluarga dekat korban.

Dia menyebut bakal mengawal kasus yang menjerat DP hingga berkekuatan hukum tetap. Tarmizi berharap pelaku pemerkosaan yang sebenarnya segera diadili.

Menurutnya, kasus DP diselidiki dengan terburu-buru. Seharusnya, kata Tarmizi, DP harus bebas pada sidang tingkat pertama.

"Proses hukum yang terburu-buru. Jadi agenda pembelaan, sidang (langsung) putusan," ungkapnya.

Melalui persidangan di tingkat banding, ujar Tarmizi, pihaknya mengajukan sejumlah bukti seperti argumentasi dan fakta hukum serta anak yang mencabut keterangan awal serta pelapor yang mencabut keterangan. Dia juga melampirkan visual pengakuan korban yang menerangkan terdakwa tidak melakukan pemerkosaan tapi yang melakukan orang lain.

"Bukti itu kami ajukan dalam banding," pungkasnya.

Sevelumnya, Mahkamah Syariah Aceh memvonis bebas terdakwa inisial DP (35) dalam kasus pemerkosaan keponakan asal Lhoknga, Aceh Besar. Dia awalnya divonis 200 bulan penjara oleh Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar.

Persidangan ditingkat banding yang dipimpin ketua majelis Misharuddin dengan hakim anggota masing-masing M Yusar dan Khairil Jamal. Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan menerima banding yang diajukan terdakwa dan membatalkan putusan Mahkamah Syariah Jantho nomor 22/JN/2020/MS.jth.

"Menyatakan terdakwa DP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagai mana dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," bunyi putusan hakim dikutip merdeka.com, Senin (24/5).

Hakim memutuskan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan memerintahkan agar terdakwa DP untuk dikeluarkan dari tahanan. Putusan yang diketok majelis hakim pada Kamis (20/5) lalu itu memutuskan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

Kasus dugaan pemerkosaan yang terjadi terhadap anak umur 11 tahun itu yang diduga dilakukan ayah kandung korban MA dan paman korban DP. Keduanya diadili dalam berkas terpisah.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut DP dengan hukuman 200 bulan penjara. Majelis hakim Mahkamah Syariah Jantho memvonis DP pada Selasa (30/3) sesuai tuntutan JPU.

DP dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana ketentuan pasal 49 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Sementara ayah kandung korban, MA yang juga dituntut hal serupa, dibebaskan karena dinilai tidak terbukti bersalah.