Kuasa hukum nilai penetapan tersangka Buni Yani cacat hukum

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Buni Yani, hari. Buni Yani mengajukan praperadilan lantaran tak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait isu SARA, akibat mengunggah penggalan video pidato Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama saat berkunjung ke Kepulauan Seribu.

Sidang itu dipimpin hakim tunggal Sutiyono dan digelar di ruang utama PN Jaksel. Dalam sidang itu, Buni Yani didampingi oleh sekitar 10 orang anggota tim kuasa hukum.

Buni Yani tampak menggunakan baju batik berwarna putih. Selain itu, sekitar 6 anggota tim kuasa hukum Polda Metro Jaya selaku pihak pemohon juga tampak hadir.

"Kami menilai apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah melanggar undang-undang dan cacat hukum," ujar Kuasa Hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, saat di ruang persidangan, Jakarta Selatan, Selasa (13/12).

Aldwin mengaku sebetulnya kecewa pada persidangan kliennya ini. Menurutnya, seharusnya dari pihak termohon yakni Polda Metro Jaya sudah membaca alur persidangan, sehingga tidak perlu menunda-nunda jawaban yang akan diberikan pemohon.

"Tadinya berharap langsung sudah ada jawaban, hanya memang keliatannya dari pihak kepolisian baru besok hari memberikan jawaban. Dan insya Allah saya beserta kawan-kawan tim kuasa hukum juga Buni Yani yang hari ini juga hadir, kita optimis ini kita menang," ujar Aldwin.

"Karena memang jelas-jelas fakta hukumnya ada hal-hal yang memang terlewati dalam proses, artinya ada yang terlewati berdasarkan KUHAP dan peraturan kepolisian," sambungnya.

Dalam hal ini, pihaknya mempertanyakan prosedur yang ditetapkan pihak kepolisian hingga membuat penangkapan hingga menaikan status kliennya dari saksi menjadi tersangka. "Sesungguhnya itu berdasar pada aturan dan sesuatu yang lazim atau tidak," ujarnya.

Dengan tundanya persidangan ini, Aldwin berharap dengan disampaikannya fakta-fakta hakim tunggal Sutiyono dapat menerima nota pembacaan praperadilan dengan tegas dan adil. Selain itu, dengan ditundanya persidangan mendengar jawaban dari termohon, pihaknya akan menyiapkan beberapa orang saksi.

"Kita nanti akan kita siapkan saksi ahli, baik itu pidana, saksi ahli bahasa, ITE dan lain sebagainya. Ya, kita akan siapkan. Jadi sekali lagi, terima kasih atas doa dari masyarakat kesuluruahn warga yang selama ini mensuport, mendukung pak Buni Yani. Karena mereka menyatakan, bahwa pak Buni ini orang yang dipersalahkan, justru orang sebagai korban pak Buni ini sebagai korban dari video yang isinya tentang penistaan agama," ujar dia.

Buni dijerat Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman di atas enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar. Sidang yang berlangsung sekitar 40 menit ini hanya membacakan nota praperadilan dari pemohon, yang telah ditetapkan tersangka.

"Besok jawabannya ya, lusa bukti-bukti dari pemohon, Jumat bukti-bukti dari termohon. Selasa buat hasil keputusan, Rabu keputusan. Karena ini waktu hanya 7 hari, semua jelas ya," ujar hakim tunggal praperadilan Sutiyono.

"Bukti disiapkan sehari-hari. Besok acara jawaban dari termohon jam 9 maksimal jam 11 ya," pungkas Sutiyono.