Kuasa Hukum Pemuda Muhammadiyah Sebut Ada Salah Administrasi di LPJ Kemah Kebangsaan

Merdeka.com - Kuasa hukum Panitia Kemah Kebangsaan Pemuda Islam dari Pemuda Muhammadiyah, Trisno Rahardjo telah melihat dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang disusun panitia. Trisno mengaku menemukan ada masalah dalam LPJ yang disusun oleh panitia.

"Setelah mempelajari dokumen dalam bentuk fotokopian LPJ kegiatan Kemah Pemuda Islam yang disusun oleh Panitia Kemah dari Pemuda Muhammadiyah, kami menemukan dokumen yang patut diduga telah terjadi kesalahan administrasi pelaporan. Ini terjadi karena ketidakpahaman panitia," ujar Trisno di Gedung PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (29/11).

Trisno mengungkapkan ketidakpahaman panitia ini salah satunya disebabkan karena mepetnya waktu dalam penyusunan LPJ. Trisno menyebut jika waktu penyusunan LPJ tersebut hanya memiliki waktu 14 hari saja.

Trisno menerangkan temuan dugaan kesalahan administrasi itu muncul saat pihaknya melakukan pemeriksaan dan pencermatan dokumen LPJ. Trisno menyebut dugaan kesalahan administrasi terjadi dalam pembayaran.

"Dari item-item yang ada itu memang kemudian kami menemukan ada persoalan yang kemudian kami lihat inilah sebagai persoalan tentang pembayaran. Inilah persoalan yang kemudian kami anggap perlu untuk kita lihat secara obyektif," urai Trisno.

Trisno menjabarkan temuan adanya dugaan kesalahan administrasi itu tak bisa diterangkannya secara detail. Sebab, Trisno mengaku melakukan pengecekan pada dokumen LPJ yang bentuknya adalah salinan dan bukan dokumen asli.

"Itu pada pembelian, tapi saya juga tidak bisa menjelaskan rinci karena kami melihatnya ini fotocopy-an. Saya tanyakan pada teman-teman akuntan, itu menyatakan mereka tak bisa berpendapat karena itu bentuknya fotocopy-an (LPJ)," papar Trisno.

Trisno menambahkan dari temuan dugaan kesalahan administrasi itu diperlukan pendalaman. Sehingga dirinya meminta kepada panitia Kemah Kebangsaan dari Pemuda Muhammadiyah agar pro aktif saat menjalani penyidikan oleh pihak kepolisian.

"Maka, itu yang perlu dilakukan pendalaman kebenaran yang ada itu. Berapa jumlahnya? Apakah itu mark up? Saya ingin katakan biar polisi bekerja untuk menyelesaikan kemudian bersama dengan BPK," kata Trisno.