Kuasa hukum Syafruddin Temenggung nilai pengawasan BI lemah terkait pengelolaan BLBI

Merdeka.com - Kuasa hukum terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, Ahmad Yani mengkritisi lemahnya pengawasan Bank Indonesia terkait pencairan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Yani menilai, pihak Bank Indonesia tidak cermat melihat nilai jaminan yang diserahkan bank penerima BLBI.

Semisal, satu bank menjaminkan surat berharga dengan nilainya jauh di bawah dari dana pinjaman BLBI.

"Ini muaranya dari pengawasan BI kenapa bisa sampai jebol terus, bagaimana recovery asset jika nilai jaminannya tidak ada," ujar Yani di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/6).

Berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Rp 144,5 triliun uang negara dikucurkan ke beberapa bank tidak sehat dalam bentuk BLBI, hanya kembali Rp 12 triliun. Anjloknya pengembalian BLBI, menurut Yani, tidak adanya tindakan tegas BI, seperti abai dengan nilai jaminan oleh bank.

Menanggapi pertanyaan pihak kuasa hukum, Ketua Majelis Hakim, Yanto menimpali ada tidaknya deteksi dini oleh BI jika jaminan oleh bank nilainya dibawah dari dana pinjaman BLBI.

"Apa memang tidak terdeteksi seperti itu. Jaminannya Rp 12 triliun tapi uang yang dikeluarkan Rp 144 triliun?" tanya Yanto.

Iwan kemudian menjawab penanganan tersebut dilakukan di bidang lainnya, bukan di bidang pengawasan.

"Urusan kredit yang terpisah saya tidak ikut," ujar Iwan.

Diketahui dalam kasus ini BDNI merupakan bank penerima BLBI. Dalam prosesnya, BDNI dengan kepemilikan saham terbesar adalah Sjamsul Nursalim dianggap misrepresentatif karena membebankan piutang ke petani tambak PT Dipasena, Darmaja dan PT Wachyuni Mandira yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban utang.

Sjamsul pun diwajibkan bertanggung jawab membayar Rp 4,58 sebagaimana aset yang dilimpahkan BDNI ke perusahaan tambak tersebut. Namun, belum selesai Sjamsul menyelesaikan kewajibannya, Syafruddin menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap BDNI.

Ia pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.