Kubu Anies-Sandiaga tak nyaman di masa tenang

Merdeka.com - Pencoblosan putaran kedua Pilgub DKI Jakarta tinggal menghitung hari. Masa kampanye telah usai dan masuk fase tenang. Namun, kubu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno justru tak nyaman. Kecurigaan menyelimuti pasangan calon dan tim sukses pasangan nomor urut tiga ini.

Penyebabnya, kabar dan temuan tim mereka soal praktik uang berupa pembagian sembako untuk warga Jakarta. Kabar ini juga menjadi 'sarapan pagi' saat Anies Baswedan berdialog dengan mantan pentolan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja di kediamannya, Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak Jakarta Selatan, Minggu (16/4). Dalam pertemuan itu Anies mencurahkan kegelisahannya soal praktik bagi-bagi sembako.

Mantan Mendikbud itu menilai, aksi ini harus menjadi perhatian khusus di masa tenang Pilgub DKI. Sebab, berpotensi melanggar aturan dasar berdemokrasi.

"Ada berbagai macam temuan yang ditemukan kami di lapangan. Tim kami langsung melaporkan ke KPU dan Bawaslu untuk diproses," ujar Anies.

Bahkan, dia mengaku memiliki bukti adanya praktik uang dan pembagian sembako. "Ada foto-fotonya, barang-barangnya di daerah-daerah yang menang sebagian fotonya beredar," kata Anies.

Mantan rektor Paramadina itu berharap, babak final Pilgub DKI berlangsung sesuai asas pemilu lurus, bersih, jujur, dan adil. Tidak dicederai praktik politik kotor.

"Kalau dalam proses pilkada saja tidak bersih bagaimana bisa mengharapkan tata kelola Pemerintah yang bersih di kemudian hari," ungkap Anies.

Anies menilai bila praktik pelanggaran dalam proses pemilu di Jakarta bisa dikendalikan, maka hal itu bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Sebaliknya bila hal tersebut tak bisa dikendalikan maka praktik yang sama bisa juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kalau Jakarta enggak bisa dikendalikan gimana tempat lain. Kita merasa yang hadir ini mereka-mereka yang konsisten perjuangkan Indonesia bersih berani jujur," terang Anies.

Di satu sisi Anies merasa disudukan karena di media sosial dipenuhi foto yang menunjukkan adanya amplop berisi uang dengan stempel salam bersama. Anies geram. Dia menuding foto semacam itu bisa dibuat oleh siapa saja meskipun bukan bagian dari tim pemenangannya. Yang justru diajukan seharusnya bukan foto politik uang, melainkan kegiatan.

"Gambar ini siapa saja bisa bikin justru yang penting itu kegiatannya. Kalau kayak gini siapa saja bisa ngerjain di mana aja. Kasih stempel Anies, Basuki, bisa. Kami enggak mau laporin gini karena bukan kegiatan," terang Anies.

Tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menemukan dugaan praktik pembagian sembako murah di wilayah RT 6 RW 5, Mampang Prapatan 2, Jakarta Selatan. Paket sembako berisi minyak goreng, tepung dan beras itu dijual Rp 5.000.

"Saya baru dapat laporan tadi, semalam di Mampang Prapatan ada pembagian sembako dari harga Rp 50.000 menjadi Rp 5.000," kata Wakil Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mohamad Taufik di Posko Pemenangan Anies-Sandi di Cicurug, Jakarta Pusat, Minggu (16/4).

Politikus Gerindra tersebut tidak menjelaskan rinci siapa yang membagikan paket tersebut. Dia buru-buru membantah dikaitkan dengan aksi pembagian sembako. "Kami tidak bisa melakukan politik uang. Kami enggak ada bakat melakukan politik uang," dalihnya.

Tim Anies-Sandi menyebut praktik politik uang dengan dalih pembagian sembako merata dilakukan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Aksi ini sudah terjadi selama sepekan terakhir.

"kita melihat wilayah penyebaran di semua wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu," kata Wakil Ketua Tim Advokasi Hukum Anies-Sandi, Yupen Hadi di Posko pemenangan jalan Cicurug No. 6, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/4).

Pola pembagian sembako kepada masyarakat ini terbagi menjadi dua model. Pertama, menggunakan kupon yang bisa ditebus dengan uang Rp 5.000. Hasilnya, warga bisa mendapatkan beras, minyak goreng, mi instan dan gula. Sementara pada model kedua, sembako tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada warga.

Adapun beberapa wilayah yang menjadi sasaran politik sembako merata di 5 kota administratif. Yakni Jakarta utara di Cilincing dan Kali Baru, Jakarta Timur ada di Kampung Melayu, Klender, Rawamangun, Cimanggis dan Lubang Buaya. Untuk di Jakarta Barat ada di wilayah Cengkareng dan Kebayoran Lama Selatan dan di Jakarta Pusat di Kwitang.

Tak hanya hujan sembako, tim Anies-Sandi juga menemukan adanya penggunaan fasilitas negara untuk dijadikan gudang sembako tersebut. Tempat tersebut merupakan rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata.

"Ada satu alamat, itu fasilitas negara berupa rumah dinas anggota DPR RI dengan Kompleks DPR 4323. Rumah ini digunakan untuk penyimpanan logistik yang hari ini didistribusikan dan itu diduga pakai fasilitas negara," terang Yupen.

Kabar ini juga sudah didengar Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno. Dia mengaku mendapatkan laporan dari timnya terkait masifnya politik uang dalam bentuk sembako yang dibagikan lawan politiknya. Salah satu tempat yang menjadi sasaran aksi bagi-bagi sembako itu di antaranya Duri Kepa, Jakarta Timur. Bahkan Sandiaga menyebut ada Panwaslu di kawasan Kalibata City pun tak bisa berbuat apa-apa.

"Duri kenapa juga daerah Jakarta Timur di Kalibata City sampai Panwaslu ini luar biasa tim kotak-kotak sangat masif," kata Sandiga di rumah Boy Sadikin, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (16/4).

Isu masifnya politik uang berupa pembagian sembako juga sudah sampai ke telinga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia menanggapi santai dan tidak terbawa emosi. Prabowo meyakini warga Jakarta sudah cerdas dan tak bisa dengan mudah disogok untuk memilih salah satu paslon.

"Saya kok percaya yah di ujungnya rakyat enggak bodoh lah. Nanti dikasih uang mereka terima uangnya tetap coblos hatinya, yah," kata Prabowo di Gedung Pencak Silat, TMII, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (16/4).

Orang nomor satu di Partai berlambang burung Garuda itu pun meyakini akan mencegah berbagai kecurangan yang akan terjadi di hari pencoblosan. Salah satunya dengan mengawasi TPS sejak awal pemilihan hingga selesai.

"Kalau ada kecurangan harus dipantau, kan semua punya phone (telepon) punya gadget bisa divideo," jelas Prabowo.

Juru bicara tim pemenangan Anies-Sandi yang juga mantan pentolan KPK, Bambang Widjojanto menilai, bagi-bagi sembako di masa Pilgub DKI Jakarta bukan sekadar politik uang (money politics) belaka, melainkan juga aksi teror kepada masyarakat. Sebab warga yang melaporkan adanya tidak pidana tersebut justru mendapatkan ancaman bukan apresiasi dalam mewujudkan demokrasi yang bersih.

"Orang yang laporan ke kami itu justru diancam ada proses terrorizing dan ini masifisitas sudah masif diduga ada keterlibatan kalau tidak dihentikan ada sabotase yang terjadi," kata Bambang di Jakarta, Minggu (16/4).

Dia menyebut, dalam beberapa hari terakhir sudah ditemukan 15 pelaporan soal politik uang. Termasuk yang disebut pembagian sembako dengan lambang kubu Anies-Sandiaga.

Bambang curiga masalah ini bagian dari aksi sabotase dan fitnah yang sengaja disebarkan agar warga Ibu Kota tidak memilih Anies-Sandi.

"Ada pola fitnah yang begitu luas dan dikombinasikan terrorizing karena apabila orang-orang yang melaporkan pada kami atau kepada kita justru diancam jadi ada terdapat proses terrorizing di situ," tegas Bambang.

Kecemasan kubu Anies-Sandi ternyata bukan hanya soal politik uang, tapi juga banyaknya surat keterangan yang diterbitkan Pemprov DKI. Suket yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov DKI mencapai 138.741.

"Saya kira angka ini angka yang mencurigakan. Kan dari putaran pertama sudah ada suket, putaran kedua keluar lagi suket, nanti kalau ada putaran ketiga masih ada suket dong. Maka dari itu, kami meminta hari ini segera diberikan data suket by name by address, karena ini angka mencurigakan," ujar M Taufik.

Dia merinci suket paling banyak ditemukan pada wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Lalu, wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Pihaknya curiga adanya penambahan suket yang diterbitkan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

"Suket yang banyak itu di wilayah Jakarta Utara dan Barat. Malahan sekarang ditambah daerah Timur jadi 42.000 suketnya, bayangin tuh. kemudian (Jakarta) Barat 34.000, Selatan 26.000, gimana tim kita tidak curiga," kata Taufik.

Bukan tanpa alasan Taufik dan timnya curiga dengan besarnya suket yang diterbitkan Pemprov DKI. Dia curiga lantaran angka tersebut berbeda dengan kebutuhan blangko e-KTP. Karena itu dia mengerahkan tim pemenangan untuk melakukan sampling untuk mengecek kesesuaiannya.

"Kebutuhan blangko e-KTP kemarin bilang 57.000 kenapa jadi suket 138.000. saya minta kepada Dukcapil untuk segeralah memberikan data untuk kita sampling," tegasnya.

Taufik menegaskan, jika terbukti ada kecurangan, pihaknya akan melakukan langkah hukum. "Kalau terbukti ada kecurangan saya akan gugat," imbuhnya.