Kubu BG cecar saksi ahli soal teknis, kuasa hukum KPK protes

Merdeka.com - Salah seorang kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Maqdir Ismail kembali mempermasalahkan KPK yang tidak melakukan kerjasama dengan Polri dalam pengusutan kasus Komjen Pol Budi Gunawan. Maqdir pun mengungkit Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur tentang fungsi koordinasi KPK.

Hal itu lantas kemudian ditanyakannya kepada ahli filsafat, Bernard Arif Sidharta yang dihadirkan KPK sebagai saksi ahli.

"Pasal 6 ditegaskan KPK mempunyai tugas: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jelas disebutkan, boleh diinterpretasikan dengan hal lain?" tanya Maqdir kepada Bernard, dalam sidang praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

"Kalau sudah dijelaskan seperti itu, ya tidak bisa," jawab Bernard singkat.

"Boleh tidak saya gunakan interpretasi koordinasi melakukan penyelidikan? Koordinasi apa maknanya?" tanya Maqdir lagi.

"Kerjasama," jawab Bernard.

Selain itu, Maqdir juga mempermasalahkan adanya penyidik KPK yang tak berasal dari Polri seperti Iguh Sipurba, yang dihadirkan KPK sebagai saksi kemarin. Menurut dia, hal itu tidak sesuai dengan Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP).

"Apakah boleh diinterpretasi Polri sebagai lembaga lain?" kata Maqdir masih mencecar Bernard dalam pertanyaannya.

Mendengar pertanyaan tersebut, salah seorang kuasa hukum KPK, Rasamala Aritonang mengajukan keberatan kepada Hakim Sarpin Rizaldi. Menurutnya, pertanyaan itu tidak sesuai dengan kapasitas saksi ahli sebagai ahli filsafat hukum.

"Ahli ini bidangnya filsafat hukum, pertanyaan yang disampaikan sangat teknis," ujar Rasamala.

"Keberatan diterima," jawab hakim Sarpin tegas.