Kubu Fredrich Yunadi Gugat Sisa Fee ke Setnov: Baru Dibayar Seujung Kuku
Merdeka.com - Fredrich Yunadi menggugat mantan kliennya Setya Novanto dan Deisti Astriani, istrinya pada Maret 2020 lalu. Gugatan yang diajukan itu terkait biaya jasa hukum alias fee pengacara Fredrich yang tak kunjung dilunasi oleh Setnov.
Kuasa Hukum Fredrich, Rudy Marjono mengatakan bahwa kliennya itu hanya baru dibayar sedikit oleh Setnov. Apalagi, yang dibayarkannya itu belum ada setengah dari perjanjian yakni mencapai puluhan miliar rupiah.
"(Belum dibayar setengahnya) Masih ujung kuku, dari kuasanya aja, itu dari nilai kuasanya dari 14 kuasa itu. Padahal Pak Fredrich sudah menjalani beberapa kasus penanganan perkara gitu," kata Rudy saat dihubungi merdeka.com, Jumat (6/11).
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang cabut laporan? Meskipun Rinoa Aurora Senduk mencabut laporan dugaan penganiayaan yang menimpa dirinya.
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang mendukung Setyo Wahono? Dapat Dukungan dari Ulama Dalam maju sebagai Calon Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono mendapat dukungan dari para kiai dan ulama di Bojonegoro. Hal ini lantaran ia dianggap peduli meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren.Salah satu ulama yang mendukung Setyo Wahono adalah Kiai Safarun.
-
Apa yang diklaim dihapus? Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
Ia menjelaskan, Setnov panggilan akrab Setya Novanto ini mengaku, jika tak semua kasus telah dijalani oleh kliennya tersebut. Namun, hal itu hanya dicabut secara sepihak saja.
"Ya semuanya jalan semua, cuman bahasanya Pak Setnov tidak semua dijalankan. Tapi sebagian sudah dicabut, tapi kan pencabutan sepihak itu kan enggak bisa juga tanpa persetujuan kan," jelasnya.
Sidang Agenda Pembuktian Digelar 2 Desember
Untuk kasus ini sendiri akan kembali disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2 Desember 2020 mendatang dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat yakni Fredrich.
"Kalau masalah bukti kan bukti surat, saksi-saksi. Yang jelas, Pak Fredrich ini kan sebagai kuasa Pak Setnov kan begitu, ada beberapa kuasa yang ditandatangani mereka yang sudah dijalankan Pak Fredrich. Namun, dari kuasa-kuasa itu Pak Fredrich belum dapat, tidak dibayar semuanya gitu. Hanya sedikit sekali yang diterima, yang lainnya belum. Makanya Pak Setnov digugat sama Pak Fredrich gitu," tutupnya.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Fredrich Yunadi terhadap mantan kliennya, Setya Novanto dan Deisti Astriani, istrinya.
Gugatan yang diajukan Maret 2020 lalu itu terkait biaya jasa hukum alias fee pengacara Fredrich yang tak kunjung dilunasi Setnov.
Perkara tersebut mengantongi nomor perkara 264/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL tertanggal 20 Maret 2020.
Dalam petitum Setya Novanto dan Deisti diminta membayar segala kerugian kepada Fredrich sebesar Rp2.250.000.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Kerugian Materiel :
-14 (empat belas) Legal Action (upaya hukum) X Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per-Legal Action (tiap upaya hukum) = Rp28.000.000.000 (dua puluh delapan miliar rupiah) – Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang sudah dibayar = Rp27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar rupiah):
-2 persen x Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) per bulan bilamana dihitung dengan nilai investasi suku bunga bank, terhitung sejak somasi disampaikan dan diterima Tergugat I pada bulan Oktober 2019 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
2. Kerugian Immaterial:
Total Rp2.256.125.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dari perincian:
- 1 (satu) bulan pidana kurungan = Rp62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) X 90 (sembilan puluh) bulan (total masa pidana kurungan PENGGUGAT) = Rp5.625.000.000 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Uang tunai pembayaran denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)- Kehilangan pemasukan nafkah sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) perbulannya X 90 = Rp2.250.000.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh juta rupiah)
Dan bilamana perlu dengan cara lelang terhadap harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik yang diletakkan sita jaminan maupun harta kekayaan lainnya sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku:
1. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk mentaati dan patuh melaksanakan putusan ini;2. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila TERGUGAT I dan TERGUAGAT II lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan ini ;3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini terhadap :- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 290m2, yang terletak di Perum Tanah Kebon Jeruk Kav. Blok A 1, berdasarkan Sertipikant Hak Guna Bangunan No. 381 Tahun 1987, Surat Ukur Nomor : 105/5442/1986, atas nama Pemegang - Hak RADEN SETYA NOVANTO / TERGUGAT I ;- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wijaya XIII, No. 19, RT 003/RW 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dengan batas depan Jalan Wijaya XIII, samping kiri, Jl Panglima Polim II, belakang Jalan Wijaya XIV, atas nama Pemegang Hak RADEN SETYA NOVANTO/TERGUGAT I ;4. Menyatakan putusan atas perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij vorrad) meskipun TERGUGAT I dan TERUGAT II, melakukan upaya hukum banding, kasasi , peninjauan kembali dan verzet ;5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fredrich tetap dikenakan wajib lapor hingga 2025 mendatang pascabebas bersyarat.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaFebri mendapat honor ratusan jutaan ketika jadi kuasa hukum SYL
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaSelain SYL, Febri Cs juga sempat menjadi kuasa hukum Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.
Baca Selengkapnya5 Terpidana kasus Vina Cirebon kini mendapatkan tawaran bantuan hukum dari salah satu pengacara kondang ibu kota
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaFebri Diansyah mengakui soal dirinya menjadi kuasa hukum Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca SelengkapnyaSaksi Gazalba Saleh Ahmad Riyadh mendadak mencabut keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat sidang korupsi hakim agung Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaGugatan itu dikabulkan dalam sidang permohonan praperadilan yang digelar di PN Jaksel dipimpin hakim tunggal Ahmad Samuar, Senin (27/5).
Baca SelengkapnyaPengadilan Tinggi Bandung memangkas hukuman Sudrajad Dimyati, Hakim Agung nonaktif yang terjerat perkara suap, dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca Selengkapnya