Kubu Jessica minta Hakim Binsar diganti karena tidak objektif

Merdeka.com - Kondisi Jessica Kumala Wongso, terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, sedang drop. Tim kuasa hukumnya menyebut Jessica stress dengan kalimat Hakim Binsar Gultom yang menyebut klien mereka bisa dihukum meski tak ada bukti kuat sebagai penaruh sianida.

Ucapan Hakim Binsar menurut mereka telah menyudutkan Jessica. Tim kuasa hukum melayangkan surat permohonan penggantian anggota majelis hakim dalam perkara kematian Wayan Mirna Salihin. Surat permohonan tersebut telah diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Jadi saya sudah bikin surat untuk ketua PN Jakarta Pusat untuk memohon agar hakim anggota pidana nomor 777b2016 itu Bapak BInsar Gultom diganti hakim lain," kata salah kuasa hukum Jessica, Hidayat Boestam, sebelum persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/8).

Dikatakan Boestam, alasan permohonan penggantian hakim Binsar karena dalam persidangan sering kali ini mengucapkan kalimat yang sarat intervensi. Seperti kalimat yang dia contohkan di bawah ini.

"Siapa yang membuat racun di dalam masih kita gali. Ini kata Binsar, Tidak perlu kita harus lihat siapa yang menaruh tapi ini ada korban tidak mungkin ada hantu di sana. Ini perlu kita renungkan sejenak sekalipun kita tak mengetahui siapa yang memasukkan sehingga ada korban. Salah satu contoh untuk pembunuhan anak di bawah umur tahun ini Jasinga, Bogor. Yang kami hukum seumur hidup tidak ada yang melihat melakukan itu karena dia sendiri tetapi akhirnya kami hukum seumur hidup dan diterima hukuman itu. Apakah akan seperti ini nanti kita lihat ini masih terus kita gali," kata Boestam menirukan Hakim Binsar.

Pernyataan itulah yang membuat pihaknya merasa Hakim Binsar sudah tak lagi objektif dalam menangani kasus. Sebab, menurutnya hal itu melanggar kode etik hakim pasal 5 ayat 2 huruf e Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI No. 02/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial 02/PB/ P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

"Hakim itu ada kode etik ada kesempatan yang disampaikan biar hakim itu bicara menanyakan apa dasar saksi setelah itu majelis menanyai anggota baru giliran JPU. Dalam persidangan itu seolah-olah keputusan majelis Hakim Binsar itu melanggar kode etik," ujarnya.

"Dalam persidangan Hakim Binsar itu selalu mengintervensi, majelis lagi bicara di intervensi sama dia. Penasehat hukum bicara juga begitu," tambahnya.