Follow
Kubu Jokowi ungkap alasan mengapa dana kelurahan cair jelang Pilpres 2019
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mewacanakan pemerintah akan mencairkan dana kelurahan untuk tahun 2019. Program tersebut pun dipertanyakan lantaran baru muncul ketika masa kampanye Pilpres.
Influencer Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa dana kelurahan ini bagian dari program dana desa. Kenapa baru di 2019, dia menuturkan karena melihat 3 tahun kesuksesan program dana desa. Adapun besaran anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp 3 triliun.
"Kebijakan dana kelurahan merupakan bagian dari upaya pemerataan keadilan anggaran yang selama ini telah ditunjukkan melalui kebijakan dana desa semenjak diberlakukannya UU Desa sejak 2015," ujar politisi PDI Perjuangan itu di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (22/10).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
Mekanisme penggunaan dana kelurahan juga akan mengikuti pemberlakuan dana desa. Tujuannya untuk mencapai visi pemerataan pembangunan. Budiman menilai, program dana desa itu telah terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan desa, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan perekonomian desa.
Salah satu yang telah berhasil adalah program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES) untuk menumbuhkan ekonomi pedesaan.
"Hingga tahun 2018 Bumdes ini telah mencapai sekitar 30 ribu unit, dan jumlah ini akan semakin berkembang dan maju untuk desa desa di Indonesia," jelas Budiman.
Karena itu, pembangunan desa yang telah berhasil menampilkan pembangunan kelurahan sedikit tertinggal. Budiman mengatakan sangat tepat jika pemerintah mengeluarkan dana kelurahan ini. Salah satunya untuk menjawab tantangan revolusi industri keempat.
"Untuk menghadapi kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 Indonesia perlu semakin memfasilitasi masyarakat menjadi lebih maju. Melalui pemberian dana Kelurahan, pemerintah menunjukkan inisiatif kinerja progresif yang pada akhirnya mensejahterakan dan menguatkan masyarakat untuk terus maju dan menghadapi tantangan global," jelas Anggota DPR Komisi VIII ini.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wamendagri memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca Selengkapnya
Pencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.
Baca Selengkapnya
Berhubungan baik dengan Presiden bagi Ridwan Kamil seperti pintu akses untuk mendapatkan keuntungan finansial.
Baca Selengkapnya
Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menggelontorkan bansos baru berupa beras 10 kilogram dan BLT dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun. Kebijakan ini lantas menuai polemik.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil mengatakan, program seperti ini bukan hal baru.
Baca Selengkapnya
Program Rp1 miliar per desa, merupakan janji politik Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Baca Selengkapnya
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Pembatasan dana kampanye guna memastikan agar tidak berlebihan.
Baca Selengkapnya
Menurut Bima, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi atensi. Dia menilai, pengesahan dilakukan semakin cepat maka semakin bagus.
Baca Selengkapnya