Kubu Novanto pertanyakan hilangnya tiga nama politisi PDIP di dakwaan

Merdeka.com - Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail beralasan ada sejumlah fakta-fakta yang tidak dicantumkan pada surat dakwaan, salah satunya penerima uang yang diduga berasal dari korupsi.

Usai persidangan, Maqdir menyebut tiga politisi yang sebelumnya pada dakwaan Irman dan Sugiharto disebut menerima uang. Namun pada surat dakwaan Setya Novanto nama-nama tersebut tidak ada.

"Makanya saya tadi katakan kenapa di perkara ini kok tiba-tiba nama Ganjar yang terima uang hilang, bukan hanya Pak Ganjar Yasonna Laoly hilang, Olly Dondokambey hilang," ujar Maqdir, Rabu malam.

Hilangnya nama-nama politisi PDIP tersebut tak pelak menimbulkan pertanyaan bagi pihak Setya Novanto dan kuasa hukum. Maqdir bahkan menyebut dugaan adanya negosiasi yang saat ini dilakukan oleh komisi anti rasuah itu.

"Apa yang terjadi, negosiasi apa yang dilakukan oleh KPK?" ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya akan menggali fakta tersebut dalam proses persidangan selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi.

Sementara itu, berdasarkan surat dakwaan milik Setya Novanto disebutkan sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014 menerima uang dari proyek bancakan tersebut. diantaranya;

Miryam S haryani sebesar USD 1.200.000

Markus Nari sebesar USD 400.000

Ade Komaruddin sebesar USD 100.000

M Jafar Hafsah USD 100.000

Dan beberapa anggota DPR RI periode 2009-2014 sejumlah USD 12.856.000 dan Rp 44 miliar.

Maqdir merujuk pada surat dakwaan sebelumnya milik Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam dakwaan mereka sejumlah nama disebut menerima aliran proyek e-KTP seperti:

Ganjar disebut menerima USD 520.000

Yasonna Laoly menerima USD 84.000

Olly Dondokambey menerima USD 1,2 juta.