Kubu Pemred Jakarta Post mau kasusnya diselesaikan di Dewan Pers

Merdeka.com - Polda Metro Jaya menetapkan Pemimpin Redaksi (Pemred) harian The Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat (MS), sebagai tersangka. Hal itu terkait dugaan tindak pidana kasus penistaan agama dalam karikatur yang dimuat media tersebut.

Kuasa Hukum Meidyatama Suryodiningrat, Todung Mulya Lubis meminta kasus tersebut dikembalikan ke dewan pers. Hal itu agar tak mencederai kebebasan pers di Indonesia yang sedang dibangun.

"Kami mengharapkan kasus ini dikembalikan ke dewan pers karena ini masuk ranah Dewan Pers. Ini agar tidak ada kriminalisasi media, tidak melemahkan demokrasi dan melemahkan hukum," kata Todung di gedung Equity Tower SCBD Jakarta, Senin (15/12).

Menurutnya persoalan kasus karikatur The Jakarta Post telah di atur dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Polisi pun tentu akan mengedepankan peraturan perundangan yang menangani sengketa pers tersebut.

"Kalau pun ada keberatan substansial, mekanisme Undang Undang Pers itu yang harus diterapkan. Saya masih punya keyakinan pihak kepolisian akan menggunakan mekanisme Undang Undang Pers," terang dia.

Lanjut dia, kebebasan pers sendiri di Indonesia akan berbanding lurus dengan perkembangan demokrasi ke depan. Mereka meminta polisi tak mendasarkan pemeriksaan klien-nya dengan Pasal Pindana dalam KUHP.

"Saya optimis karena demokrasi semakin dewasa, hal semacam ini seharusnya berkurang untuk masa mendatang. Prinsipnya kita ingin sengketa pers di selesaikan melalui Undang Undang Pers atau secara perdata," pungkas dia.

Sebelumnya diketahui, Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan tersangka terhadap Pemimpin Redaksi (Pemred) 'The Jakarta Post' Meidyatama Suryodiningrat (MS) terkait dugaan tindak pidana penistaan agama.

"Rencana pekan depan, MS akan dipanggil sebagai tersangka," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Kamis (11/12). (mdk/lia)