Kubu Prabowo Tuding Ada Agenda Setting Soal Tercecernya E-KTP
Merdeka.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ferry Juliantono menilai, terulangnya kasus e-KTP tercecer di sejumlah wilayah di Indonesia merupakan bentuk kesengajaan. Ferry curiga, ini merupakan hal terencana kelompok tertentu untuk Pemilu 2019.
"Kasus e-KTP tercecer terulang beberapa kali. Kalau sekali alasan human error masuk akal, kalau terus terjadi berulang kali, ini kesengajaan. Ada agenda setting kelompok tertentu untuk Pemilu 2019," kata Ferry lewat keterangannya, Sabtu (15/12).
Ferry berkaca dari salah satu pemilik e-KTP yang tercecer di daerah Jakarta Timur bernama Dewi Andini Putri. Bahwa sejak 2016, Dewi mengaku memegang e-KTP dan tidak pernah hilang atau dibuang. Masalahnya, e-KTP yang tercecer serupa dengan yang dia pegang. Baik foto dan alamat. Hanya cetakannya berbeda yaitu tahun 2013.
-
Bagaimana modus pencurian data KTP? 'Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus,' kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Bagaimana mengatasi pinjol jika KTP disalahgunakan? 'Tenang saja, jadi untuk menghentikan penagihan tersebut, atau kalian merasa risih, tidak usah pusing, kalian lapor ke polisi dulu, terkait penggunaan data pribadi Anda untuk pinjaman online tersebut,' kata Darmawan Yusuf.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Kuala Lumpur? 'Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) berkas perkara tersangka 7 anggota PPLN,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keteranganya, Rabu (6/3).
-
Kenapa Prabowo daftar ke KPU? Bacapres Prabowo Subianto dan Bacawapres Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftarkan diri ke KPU hari ini, Rabu (25/10).
-
Mengapa Ganjar ingin menerapkan KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
Ferry mengatakan, fakta-fakta dan temuan di lapangan tersebut menunjukkan bagaimana bobroknya birokrasi Kementerian Dalam Negeri dalam mengurus data kependudukan. Menurutnya, bobroknya birokrasi itu seolah disengaja untuk membuka ruang bagi petahana 'mengamankan' Pemilu 2019.
"Bobroknya birokrasi Kemendagri seperti disengaja untuk memenangkan petahana di pencoblosan 17 April nanti. Meskipun selalu dibantah dengan alasan kecolongan atau apa pun, namun tidak menutup kemungkinan ada agenda terselubung dalam rentetan kasus e-KTP untuk mengamankan Pemilu 2019 nanti," tegas Ferry.
Politikus Partai Gerindra itu mengimbau semua pihak bersama-sama mengawasi jalannya Pemilu 2019 supaya bersih, jujur, adil dan jauh dari kecurangan.
"Jika kasus tercecernya e-KTP dan masalah DPT tidak diselesaikan segera, hampir dipastikan, Pemilu 2019 tidak akan berjalan dengan bersih, jujur dan adil," ucap Ferry.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TKN Prabowo-Gibran memaparkan temuan beberapa skenario hitam.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menjelaskan modus kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak surat suara menggunakan paku di sisi meja saat perhitungan surat suara.
Baca SelengkapnyaFritz meminta KPU dan Bawaslu Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengungkap dugaan potensi kecurangan PPLN di Malaysia
Baca SelengkapnyaTim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Gibran blak-blakan potensi kecurangan besar pemungutan suara di Malaysia
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo-Gibran langsung mengirimkan tim ke Malaysia untuk mencari faktanya.
Baca SelengkapnyaTim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Gibran blak-blakan potensi kecurangan besar pemungutan suara di Malaysia.
Baca SelengkapnyaDPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menyindir program KTP Sakti dengan kasus mega korupsi proyek e-KTP.
Baca SelengkapnyaMahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca Selengkapnya