Kubu Wali Murid SDN Pondok Cina Berencana Adukan Wali Kota Depok ke Polisi

Merdeka.com - Kuasa hukum wali murid SDN Pondok Cina 1, Deolipa Yumara akan membuat laporan dugaan pelanggaran tindak pidana penelantaran anak. Laporan akan dilakukan dalam waktu dekat ke kepolisian.

"Ini suatu pelajaran penting bagi kita untuk tidak gegabah terhadap anak anak. Oleh karena itu saya baik sebagai pribadi atau pun kuasa hukum dari wali murid anak-anak SDN Pondok Cina 1, saya merencanakan akan mengadukan dugaan pelanggaran tindak pidana penelantaran anak, UU Perlindungan Anak. Kita sudah siapkan segala sesuatunya, mudah-mudahan ini diterima sebagai laporan pengaduan," kata Deolipa, Selasa (14/12).

Dia akan melaporkan sejumlah pihak yang diduga melakukan tindakan pelanggaran. Dia menyebut antara lain Wali Kota Depok Mohammad Idris, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wijayanto, Satpol PP Kota Depok.

"Nah saksi juga bisa Pak Gubernur jadi saksi. Gubernur Jawa Barat kan Ridwan Kamil. Supaya ini terang benderang. Jangan kacau di sini aja gini," ujarnya.

Laporan tersebut dibuat agar nantinya tidak ada lagi kejadian serupa di Depok atau di kota lain. "Supaya nanti pembelajaran ke depan, setiap pemerintahan daerah atau pusat, menjaga kehati-hatian dalam memerintah. karena merintah ini bukan memerintah penuh, tapi pemerintah mewakili warganya," tambahnya.

Dugaan pelanggaran yang akan dilaporkan adalah Pasal 76 A UU Perlindungan Anak. Di dalamnya disebutkan bahwa anak tidak boleh mendapat perlakuan diskriminatif, dan anak harus jauh dari kondisi psikis tertekan. Selain itu, jangan sampai terganggu fungsi sosialnya seperti pendidikan, sekolah, bermain dan kesehatan mentalnya.

"Itu ada di pasal 76A UU Perlindungan Anak. UU nomor 35 tahun 2014 di situ juga ada pasal pidananya, di mana hukumannya lima tahun. Nah itu kita kerjakan nanti sebagai bentuk laporan ke polisi," pungkasnya.