Kudus, Pati dan Magelang Bakal Berlakukan PPKM
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menambah tiga daerah diikutkan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021 karena dinilai tingkat penularan covid-19 masih tinggi.
"Jadi ada tiga kabupaten kota itu Kudus, Pati dan, Magelang nanti diikutkan PPKM," katanya usai rapat koordinasi persiapan PPKM dan paparan New Jogo Tonggo di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (8/1).
Meski sudah ditentukan beberapa daerah yang diikutkan PPKM, bukan berarti daerah lain bebas. Ganjar meminta Bupati Wali Kota untuk memantau daerahnya berdasarkan peta kerawanan persebaran Covid-19.
-
Kenapa Ganjar meminta pendukungnya menjaga Jawa Tengah? Ganjar menyatakan, Jawa Tengah menjadi lumbung suara yang selalu dilirik banyak pihak. Sebab itu, akan ada yang nantinya datang dan mengganggu, sehingga perlu pengawasan.
-
Apa yang diminta Ganjar kepada pendukungnya di Jawa Tengah? 'Kalau partai sudah kokoh, relawan sudah bersatu, tutup rapat, kunci, wis gembok, kuncine ojo ilang, dikunci rapat,' sambungnya.
-
Apa yang dilarang oleh Ganjar Pranowo? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegaskan “Iya tinggal beberapa, yang biasanya punya problem (menahan ijazah), suruh kirim ke kami, dan nanti kalau ada kami urus. Apakah itu negeri atau swasta,“ tegas Ganjar Pranowo saat menghadiri Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Jateng di GOR Tri Sanja, Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (26/7/2023).
-
Kenapa Ganjar Pranowo soroti penegakan hukum Polri? Chico mengatakan hal ini bisa dilihat dari adanya pencopotan baliho capres-cawapres tertentu.'Terlihat dari kejadian kejadian seperti pemasangan baliho capres cawapres/parpol tertentu yang disinyalir dilakukan oleh aparatnya.
-
Apa pernyataan Ganjar tentang pemerintahan Prabowo-Gibran? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merepons, pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa cawapres Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
"Kabupaten kota yang tidak disebut bukan berarti bebas. Kalau kita lihat dinamika yang ada pastinya 'alert'. Bupati dan Wali Kota harus proaktif melihat perkembangannya. Daerah ini merah, langsung tutup, batasi, perketat, sambil diikuti penegakan hukum dalam hal ini operasi yustisi," jelasnya.
Ganjar menjelaskan, operasi yustisi akan menjadi bagian paralel dari pembatasan kegiatan masyarakat tersebut. TNI-Polri dan Satpol PP akan dilibatkan dalam operasi yustisi tersebut.
"Jadi satu sisi sosialisasi tidak berhenti, gunakan semua media yang ada termasuk media sosial, tapi sisi lain operasi justisi juga paralel. Kalau operasi justisi bisa paralel semoga ini bisa membantu. Saya sama sekali tidak ingin masyarakat dihukum, saya hanya ingin bantuan dan dukungan," ujarnya.
Dalam menghadapi pembatasan kegiatan masyarakat, kata Ganjar diminta untuk memaksimalkan kinerja Jogo Tonggo di level bawah atau komunitas terkecil. Jogo Tonggo akan difungsikan untuk membantu Puskesmas melakukan tracking juga melakukan sosialisasi, baik terkait pembatasan maupun memberikan informasi mengenai vaksin. Jogo Tonggo juga diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
"Jogo Tonggo tadi kita review lagi untuk bisa membantu puskesmas, bantu tracing, bantu sosialisasi termasuk memberi informasi tentang vaksin sehingga nanti orang mengerti persis dan tidak takut lagi divaksin," terangnya.
"Melalui cara-cara yang dilakukan pada level paling rendah itu maka ke depan kalau ada kerumunan bisa tolong diomongin untuk segera bubar. Kalau ada kegiatan yang Jogo Tonggo tidak mampu untuk memperingatkan, minimal bisa memberitahukan kepada kita sehingga kita bisa bantu," lanjut Ganjar.
Selain beberapa hal itu juga telah dilakukan perhitungan dan perkiraan untuk tahun 2021 yang diawali dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Di antaranya adalah bagaimana ekonomi masih tetap berjalan meskipun tidak semasif sebelumnya. Misalnya Dinas-dinas di Pemprov Jateng diminta membeli produk UMKM, minimal makanan dan minuman untuk mendorong UMKM.
"Bagi industri besar ternyata Menko perekonomian masih mengizinkan. Tapi kemudian bagaimana kontrolnya? Yuk kita bantu sektor industri dan usaha dagang, kita atur tempat jualan baik itu mall maupun pasar, juga tempat dagang lain dan tempat pariwisata," ungkapnya.
"Sektor-sektor lain tadi juga melaporkan masing-masing untuk kesiapan menghadapi tanggal 11-25 Januari. Di samping agenda utama kita tetap mengelola pemerintahan mengawal APBD kita di awal 2021," pungkas Ganjar.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sudah memetakan tingkat kerawanan Pilkada serentak.
Baca SelengkapnyaBelum ada paslon yang mendominasi wilayah Jawa Barat
Baca SelengkapnyaGanjar minta kepala daerah ingin berkampanye segera ajukan cuti
Baca SelengkapnyaTim hukum Andika-Hendi mendapat informasi akan ada pertemuan sejumlah kepala desa di Pemalang untuk diarahkan memilih paslon tertentu di Pilkada Jateng.
Baca SelengkapnyaJawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca SelengkapnyaPilkada Serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024
Baca SelengkapnyaGanjar mencontohkan saat kampanye akbar, Wali Kota Makassar tidak bisa hadir meski kader PDIP.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk stand by di DPP dan membahas perkembangan politik yang ada.
Baca SelengkapnyaMega menyinggung situasi saat ini yang disebutknya sudah terlalu gila
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca Selengkapnyapartainya tak gentar meski Partai Gerindra akhirnya mengarahkan dukungan ke Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi.
Baca SelengkapnyaPDIP sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi bahkan pelatihan-pelatihan terhadap figur-figur yang akan dimajukan di Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya