Follow
Kumpulkan para bupati, Presiden Jokowi ingatkan hati-hati gunakan anggaran
Merdeka.com - Puluhan Bupati menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7). Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut.
Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H.Maming mengungkapkan, para bupati membahas sinkronisasi program pemerintah pusat dengan daerah. Satu di antaranya tentang penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat. Pemerintah daerah masih menemukan sejumlah masalah terkait penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat.
"Kalau pemerintah pusat kan menganggarkan untuk sertifikatnya. Tapi kenyataan, di lapangannya untuk biaya pematokan tidak dianggarkan sehingga harus dibiayai masyarakat," kata Mardani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Bagaimana Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? Dengan mengambil tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, kegiatan itu dilaksanakan di halaman Polder Ilham Maulana, Sabtu (9/12) pagi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Mardani menyarankan pemerintah pusat berkoordinasi mengenai anggaran pematokan tanah untuk pembuatan sertifikat. Sehingga di kemudian hari, masalah tersebut tidak menyulitkan masyarakat yang akan mengurus sertifikat tanahnya.
"Sehingga lebih bagus kalau itu dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten," ucap Mardani.
Selain itu, Mardani menambahkan, Jokowi menekankan kepada para Bupati agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran daerah. Sehingga mencegah terjadinya indikasi korupsi.
"Beliau (Jokowi) menyampaikan pesan, Bupati berhati-hati. Tapi tidak membahas secara spesifik. Saya rasa bukan di pertemuan ini saja, yang dulu dulu juga beliau menyampaikan hati-hati ini apabila tidak akan jadi permasalahan," terang Mardani.
Selain itu masalah Dana Alokasi Khusus (DAK) juga disampaikan daerah yang tidak terakomodir tujuannya. Bupati Jember Faida juga menambahkan mengenai DAK ini dirinya meminta petunjuk teknisnya (juknis) tidak tertinggal agar dana tersebut dapat segera digunakan.
"Kami juga sepakat bagaimana dana tersebut digunakan lebih awal," tandas dia.
Reporter: Hanz Jimenez SalimSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Prabowo ingin Indonesia menjadi negara kaya. Menurutnya, tak ada alasan RI tidak bisa mewujudkan itu.
Baca Selengkapnya
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menambahkan, gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat, serta sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Baca Selengkapnya
Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Dana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca Selengkapnya