Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kunjungan pansus ke Sukamiskin dikritik, Demokrat ogah ikut campur

Kunjungan pansus ke Sukamiskin dikritik, Demokrat ogah ikut campur Pansus Hak Angket KPK datangi Lapas Sukamiskin. ©2017 Merdeka.com/syifa

Merdeka.com - Kunjungan Panitia khusus (pansus) angket KPK ke Lapas Sukamiskin, Bandung kemarin Kamis (6/7) menuai banyak kontroversi. Walaupun alasan kedatangan mereka ke sana untuk jejak pendapat dengan para penghuni lapas kasus korupsi.

Ketua Dewan Penasihat Partai Demokrat, Agus Hermanto mengaku tidak mau ikut campur soal kinerja dan keputusan dari pansus angket KPK.

"Kita (Partai Demokrat) tidak bertanggungjawab, kita tidak ingin memasuki wilayah itu. Karena kita ada pada posisi yang lain," katanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Jumat (7/7).

Menurut Wakil Ketua DPR ini, sejak awal Demokrat tetap konsisten dengan keputusan tidak mendukung adanya pansus KPK. Karena pansus angket KPK hanya membuat kinerja KPK semakin melemah.

"Di dalam penyelidikannya pasti sering dipanggil pimpinan KPK saking seringnya dipanggil yang menurut kami, KPK banyak pekerjaan yang akhirnya pekerjaan mungkin kurang fokus. Sehingga pansus ini dapat menyebabkan melemahkan KPK," ujarnya.

Agus menambahkan, Demokrat sebenarnya setuju dengan adanya pengawasan terhadap kinerja KPK. Namun pengawasan tersebut tidak perlu dengan membentuk pansus angket bagi lembaga antirasuah itu.

"Partai Demokrat pun juga setuju kalau KPK itu perlu diadakan pengawasan, tetapi pengawasannya tidak harus pakai pansus, karena kalau dengan pansus, tadi saya sampaikan, bisa berkonotasi melemahkan KPK," pungkasnya.

Sebelumnya,Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung untuk tahanan korupsi, Kamis (6/7). Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan kedatangan Pansus Angket KPK ini hanya untuk jejak pendapat dengan para penghuni lapas kasus korupsi.

"Keluhan-keluhan dari para narapidana kasus korupsi jadi ini kami bukan menemui orang perorang kami akan melakukan semacam dengar pendapat dengan para napi," katanya di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7).

Politikus PDIP yang duduk menjadi anggota Komisi III DPR ini menegaskan pihaknya hanya akan ingin mengetahui bagaimana para narapidana kasus korupsi ini di periksa oleh KPK dan untuk itu mendatangi Lapas ini dengan tujuan hanya melakukan check and recheck.

"Bahwa meskipun status hukum mereka napi tapi mereka juga perlu kita dengarkan bagaimana proses mereka ketika menjalani proses pemeriksaan kalau memang semua sesuai prosedur bagus, kalau ada yang menyimpang dari prosedur perlu kita ketahui," jelasnya.

Dirinya mengakui terdapat laporan yang masuk ke posko panitia angket berkaitan dengan ada kejanggalan-kejanggalan dalam prosedur pemeriksaan sampai penyidikan.

"Maka kami mau memastikan hal tersebut bener enggak itu jadi kami melakukan semacam konfirmasi lah check and recheck. Ada yang dikasih obat, saya enggak sebut lah (namanya) ada yang diarah-arahkan kami perlukan yang namanya informasi kami harus dengar dan kami harus kroscek kami datang kemari bener enggak informasi itu," pungkasnya.

Rombongan Pansus angket KPK dipimpin oleh Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa bersama dengan M Misbakhun, Masinton Pasaribu dan Dossy Iskandar sampai di Lapas Sukamiskin sekitar 10.45 WIB.

Agun Gunandjar Sudarsa beserta rombongan disambut langsung oleh Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan Dusak.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Sindir Dewas KPK Seperti 'Macan Ompong'
Komisi III DPR Sindir Dewas KPK Seperti 'Macan Ompong'

Benny menyampaikan bahwa posisi dewas sangat membingungkan publik

Baca Selengkapnya
Seleksi Capim KPK Sepi Peminat, Agus Rahardjo Singgung Komitmen Pimpinan Negara
Seleksi Capim KPK Sepi Peminat, Agus Rahardjo Singgung Komitmen Pimpinan Negara

Dia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik

Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu

Eks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Blak-blakan Pemerintah 'Sengaja' 5 Tahun ini Tak Ingin KPK yang Tajam
VIDEO: Mahfud Blak-blakan Pemerintah 'Sengaja' 5 Tahun ini Tak Ingin KPK yang Tajam

Menurutnya, saat ini KPK sudah tidak lagi ditakuti karena tak bertaji

Baca Selengkapnya
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal

Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.

Baca Selengkapnya
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan

KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Tanya ke Megawati soal Usulan Pembubaran KPK, Begini Jawabannya
Hasto PDIP Tanya ke Megawati soal Usulan Pembubaran KPK, Begini Jawabannya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Hasto menyebut pernyataan Megawati soal usulan pembubaran KPK dipelintir.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Akui Revisi UU Lemahkan KPK, Mahfud Md: Saya Tidak Ikut Prosesnya
Akui Revisi UU Lemahkan KPK, Mahfud Md: Saya Tidak Ikut Prosesnya

Menko Polhukam Mahfud Md mengakui Revisi UU KPK melemahkan lembaga antirasuah. Namun, dia menegaskan tidak ikut dalam proses pembuatan regulasi itu.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya