Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kunjungi Depok, Mendagri Minta Pemda Berbagi Beban dalam Mengatasi Covid-19

Kunjungi Depok, Mendagri Minta Pemda Berbagi Beban dalam Mengatasi Covid-19 Mendagri Tito Karnavian di Depok. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan ke Kota Depok dalam rangka membahas pengendalian Covid-19. Mendagri dan Pemda setempat membahas soal PPKM, treatment, bed occupancy rate (BOR) hingga percepatan vaksinasi. Kemudian juga masalah bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi dan dukungan anggaran.

“Kenapa Bekasi dan Depok yang jadi atensi bagi kita? Yang pertama, Bekasi dan Depok ini masuk daerah aglomerasi megapolitan, daerah penyangga ibu kota. Ibu kota merupakan tempat yang tinggi angka kasusnya. Dan ini bisa timbal balik dengan daerah sekitarnya, terutama Bekasi, Depok dan Tangerang,” katanya, Jumat (23/7).

Dia mengatakan penanganan pandemi Covid yang baik di Depok, Bekasi dan Tangerang akan menunjang pengendalian Covid-19 di Ibu Kota.

Orang lain juga bertanya?

“Sebaliknya, kalau kurang terkendali di daerah pinggiran ini, akan berpengaruh di pengendalian Ibu Kota,” tukasnya.

Untuk skala Jawa Barat, sambung Tito kontributor penyumbang kasus yang cukup tinggi yaitu di Depok, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten dan Karawang. Masalah ini menjadi perhatian dari Kemendagri. Untuk itu, menurut dia, perlu ada upaya penguatan kesehatan terutama treatment dan BOR.

“Kemudian juga percepatan vaksinasi, termasuk bagaimana membuat sistem penyuntikan yang berbasis kampung misalnya bekerjasama dengan TNI-Polri,” paparnya.

Terkait bansos, pihaknya meminta daerah-daerah juga dapat menggunakannya agar bisa membantu warga yang terdampak. Walaupun bansos datang dari pemerintah pusat, Tito berharap dana bansos di tiap daerah dapat disalurkan sehingga beban pemerintah pusat dapat berkurang.

“Dari mata anggaran bansos sendiri dan juga yang merupakan reguler rutin dan juga ada anggaran belanja tak terduga yang bisa digunakan untuk bansos. Nah saya memohon, meminta untuk teman teman kepala daerah, kita sharing beban, bagi beban, tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga gunakan anggaran yang ada di daerah, dengan mata anggaran yang memang dapat digunakan untuk pemberian bansos, segera untuk belanjakan dan berikan pada masyarakat yang betul-betul memerlukan,” tambahnya.

Tito juga meminta kepala daerah turun langsung karena daya dukungnya, pengaruhnya ke masyarakat. Dengan demikian kata dia akan lebih terasa dibanding kepala dinas atau staf lain yang turun ke lapangan.

“Jadi kepala daerah saya minta untuk memberi contoh dulu, memberikan bantuan ke masyarakat yang memerlukan baik dalam bentuk tunai dan nontunai sembako. Dan tolong rekan rekan sampaikan pada publik bawha pemerintah termasuk pemerintah daerah juga bergerak membantu masyarakat,” pungkasnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Antisipasi Pemprov DKI Jelang Musim Penghujan
Antisipasi Pemprov DKI Jelang Musim Penghujan

Teguh bilang, diperlukan sinergi lintas perangkat daerah untuk mengantisipasi banjir.

Baca Selengkapnya
Ini Jawaban Wali Kota Idris 'Disentil' Bima Arya Cuaca Depok Panas
Ini Jawaban Wali Kota Idris 'Disentil' Bima Arya Cuaca Depok Panas

Bima menyebut Depok kurang penghijauan sehingga menyebabkan udara terasa panas.

Baca Selengkapnya
Wali Kota Depok Perintahkan PNS WFH untuk Kurangi Polusi Udara: Berdiam di Rumah
Wali Kota Depok Perintahkan PNS WFH untuk Kurangi Polusi Udara: Berdiam di Rumah

Wali Kota Idris berdalih kebihakan WFH berdasarkan instruksi Kemendagri

Baca Selengkapnya
Kasus DBD di Depok Melonjak, Ini Antisipasi Wali Kota Cegah KLB
Kasus DBD di Depok Melonjak, Ini Antisipasi Wali Kota Cegah KLB

Jumlah ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2023. Adapun rinciannya, pada Januari 2024 sebanyak 68 kasus, Februari 119 kasus, Maret 68 kasus.

Baca Selengkapnya
Sempat Sindir Pegawai Bongkar Borok Dinas Damkar Depok, Kini Wakil Wali Kota Bilang Terima Kasih dan Janji Berbenah
Sempat Sindir Pegawai Bongkar Borok Dinas Damkar Depok, Kini Wakil Wali Kota Bilang Terima Kasih dan Janji Berbenah

Imam kini mengucapkan terima kasih kepada Sandy karena sudah mengungkapkan apa yang terjadi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Video D'TALKS Heru Budi: Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Video D'TALKS Heru Budi: Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Menurut Heru, Kota Metropolitan sekitar Jakarta juga harus tumbuh. Nantinya, ada pembentukan kawasan aglomerasi.

Baca Selengkapnya
Enam Parpol Bentuk Koalisi Sama-Sama di Depok, Ingin Kepemimpinan Berubah
Enam Parpol Bentuk Koalisi Sama-Sama di Depok, Ingin Kepemimpinan Berubah

Enam parpol di Depok bergabung dalam Koalisi Sama-Sama yang menginginkan perubahan kepemimpinan di kota itu.

Baca Selengkapnya
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi

Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Wali Kota Depok Keluarkan Aturan Kurangi Polusi Udara: Naik Motor Harus 2 Orang, Mobil Minimal 3 Orang
Wali Kota Depok Keluarkan Aturan Kurangi Polusi Udara: Naik Motor Harus 2 Orang, Mobil Minimal 3 Orang

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengeluarkan kebijakan baru untuk mengurangi polusi udara. Naik motor wajib dua orang, naik mobil minimal tiga orang.

Baca Selengkapnya
Depok Dapat Penghargaan Penataan Transportasi Malah Bikin Bingung Netizen, Kok Bisa?
Depok Dapat Penghargaan Penataan Transportasi Malah Bikin Bingung Netizen, Kok Bisa?

Pemerintah Kota Depok meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 sebagai bentuk pengakuan atas penataan transportasi

Baca Selengkapnya
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.

Baca Selengkapnya