Kunjungi Kayong Utara, Menteri Desa ajak 43 kepala desa bikin BUMDES
Merdeka.com - Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengunjungi Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Eko meminta kepada seluruh desa di Kayong Utara untuk menggerakkan ekonomi pedesaan dengan membentuk BUMDES.
Eko menjelaskan Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada 17 kementerian dan lembaga untuk membantu program pembangunan desa.
"Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada 17 kementerian untuk membantu Kementerian Desa, oleh karena itu, kepala desa, camat dan juga bupati harus menjadi motor dalam menggerakkan perekonomian desa," katanya dalam keterangan, Jumat (14/10).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa yang membantu desa dalam program ini? Nantinya, pengelolaan sampah di tempat itu akan bekerja sama dengan SPEAK (Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi) Indonesia melalui Program Hijau dan Voices For Just Climate Action (VCA).
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa misi utama Gubernur Kalsel dalam Turun ke Desa? Mengusung misi mulia yaitu menangani inflasi, stunting, perekaman e-KTP dan penanaman pohon serta meyapa masyarakat, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, pimpin rombongan Turun ke Desa (turdes) yang ke 9 menuju ke 11 kabupaten se-Kalsel.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Menurut Eko, pemerintahan Jokowi merupakan pemerintahan yang pertama kali memberikan kewenangan ke desa untuk menata ekonominya sendiri.
"Ini merupakan yang pertama kali di dunia memberikan kewenangan ke desa dan menata ekonominya sendiri. Satu desa dapat Rp 600-700 juta setiap tahun. Yang lebih membanggakan dana desa di Kayong Utara juga dapat dana add provinsi dan kabupaten. Total rata Rp 1,5 M sampai Rp 2,7 M," katanya.
Kayong Utara yang memiliki 120 ribu penduduk, yang dibagi dalam 43 desa, menurut Eko bisa lebih fokus dalam menggarap komoditi yang berskala besar.
"Segera bikin BUMDES, Dirut BRI dan BNI sudah siap membantu. Bumdes juga bisa menjadi tempat untuk menyalurkan KUR. BUMDES bisa ditunjuk untuk menjadi agen BRI DAN BNI untuk menyalurkan KUR," jelas Eko.
Selain dengan BRI dan BNI, Kemendes juga sudah bekerjasama dengan Bulog dalam rangka meningkatan produktifitas pangab di daerah. "Bumdes juga bisa kerjasama dengan BULOG. ada program warung pangan desa kalau enggak salah, yang bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan hasil pertanian masyarakat desa," katanya.
Dengan lebih fokus pada salah satu produk tertentu, Kayong Utara diharapkan bisa menjadi percontohan bagi desa-desa di seluruh Indonesia dalam mengembangkan ekonominya. "Mudah-mudahan kayong utara bisa menjadi percontohan desa-desa di seluruh indonesia," tutupnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Kayong Utara merupakan kabupaten yang penyerapan dana desa paling besar se provinsi Kalbar. Dalam pencairan dana desa tahap pertama sudah mencapai 100 persen dan tahap kedua sudah mencapai 52 persen. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaSementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.
Baca SelengkapnyaDPP Apdesi yang ikut menemui Jokowi sebanyak 15 orang yang berasal dari tiga organisasi.
Baca SelengkapnyaPeserta pelatihan terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pengurus Posyandu.
Baca SelengkapnyaMendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca SelengkapnyaBupati Ipuk menyampaikan, pengukuhan masa jabatan kepala desa ini bagian dari percepatan pelayanan untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin
Baca SelengkapnyaMasa jabatan kepala desa kini menjadi delapan tahun dan dapat dipilih maksimal dua kali masa jabatan.
Baca SelengkapnyaBupati Ipuk juga menyalurkan bantuan sosial BLT Dana Desa kepada ratusan keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca SelengkapnyaReforma Agraria ini bertujuan untuk melakukan penataan aset dan akses terhadap tanah masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut La Ode, program pembangunan dari bawah ini sesuai dengan Asta Cita dari kepemimpinan lima tahun ke depan di bawah Prabowo Subianto dan Gibran.
Baca Selengkapnya