Kunjungi Markas UNWTO di Madrid, Puan Minta Dukungan Promosi Pariwisata Indonesia
Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani mengunjungi United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Headquarters di Madrid, Spanyol. Dalam Kunjungan ke markas besar Organisasi Pariwisata Dunia PBB itu, Puan menyampaikan dampak pandemi Covid-19 bagi pariwisata Indonesia yang berpengaruh terhadap sektor perekonomian nasional.
"Pandemi Covid-19 berdampak kepada banyak rakyat Indonesia yang hidupnya bergantung dari sektor pariwisata. Maka kunjungan kami ke UNWTO merupakan upaya DPR untuk mendapat masukan dan berdiskusi dalam upaya membuka kembali pariwisata Indonesia," katanya dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu(28/11).
Kepada Sekjen UNWTO, dia menyampaikan Indonesia kini mulai membuka kembali sektor pariwisata menyusul kondisi pandemi Covid-19 yang membaik. Puan mengatakan, pembukaan sektor pariwisata di tiap-tiap daerah di Indonesia tergantung dari tingkat vaksinasi penduduk.
-
Dimana DPR ingin polisi pantau? 'Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Bagaimana DPR bantu UMKM? Dari segi anggaran, Puteri juga mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN 2023 untuk mengejar plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp297 triliun.
-
Kenapa DPR minta Menag atur umrah backpacker? 'Komisi VIII meminta Menag mengambil langkah-langkah yang diperlukan di tengah maraknya umrah backpacker,' kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam rapat kerja bersama Menag Yaqut di Kompleks Parlemen di Jakarta dilansir Antara, Senin (18/3). Komisi VIII menilai hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan terhadap jamaah umrah dari Tanah Air.
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
"Contohnya Bali yang 100% penduduknya sudah menerima vaksin dosis pertama. Indonesia terus menggiatkan vaksinasi sehingga diharapkan tahun depan telah mencapai target vaksinasi penuh bagi 208 juta penduduk yang menjadi target vaksinasi pada Maret 2022," paparnya.
Puan menyatakan DPR terus melakukan pengawasan untuk pengembangan program-program pariwisata di Indonesia, salah satunya dengan meminta masukan dari UNWTO. Dia pun menyinggung soal pentingnya sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
"Termasuk untuk pengembangan sustainable tourism Indonesia yang membutuhkan dukungan PBB. Maka kami berharap dukungan dari UNWTO untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia di luar Bali seperti Labuan Bajo, Raja Ampat, Danau Toba, dan lainnya," ungkap Puan.
Sebelum pembukaan IPU General Assembly ke-143, Puan juga sempat menjadi pembicara dalam forum anggota parlemen perempuan IPU yang digelar di IFEMA Palacio Municipal. Acara Forum Women Parliamentarian itu juga dihadiri oleh PM Spanyol Mr. Pedro Sanchez dan Presiden IPU, Mr. Duarte Pacecho.
Di awal diskusi panel, Puan melaporkan hasil The 13th Summit of Women Speakers of Parliament di Wina, Austria, yang digelar pada September lalu. Konferensi tersebut merupakan pertemuan para pimpinan parlemen perempuan di dunia.
Puan sekaligus membahas soal peran perempuan dalam masa pandemi Covid-19 dan paska pandemi yang dapat menuju kesetaraan gender. Dia menyampaikan perempuan punya peranan besar dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Sebanyak 70% dari healthcare adalah perempuan. Mereka terus berada di garda depan dalam perjuangan melawan virus Covid-19. Perempuan yang memegang otoritas atau kekuasaan berperan penting dalam menavigasi pada waktu yang sulit selama pandemi," ungkap Puan.
"Oleh karenanya terdapat keperluan untuk mendorong perempuan untuk diwakili lebih baik dalam lembaga public dan private," sambung mantan Menko PMK itu.
Puan juga menjelaskan kesetaraan gender di parlemen juga merupakan langkah penting dalam kehidupan bermasyarakat di masa post pandemi Covid-19.Dia mengatakan, perlunya mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan karena hal tersebut juga akan mendorong pemulihan ekonomi yang adil.
"Diperlukan pula skema perlindungan sosial berbasis kesetaraan gender. Saat ini 60% perempuan di seluruh dunia tidak dicakupi oleh perlindungan sosial," ungkapnya.
UNWTO dan DPR RI sepakat bahwa perlindungan sosial harus diubah untuk lebih mendukung perempuan, terutama saat krisis. Lebih lanjut, Puan menyinggung soal isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang juga perlu mendapat perhatian.
"Parlemen perlu mendorong dan memperkuat upaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan untuk mengatasi akar permasalahan adalah melalui pemberdayaan anak dan perempuan dengan akses yang setara terhadap pendidikan," tuturnya.
Tak kalah penting, isu transformasi ekonomi dan masyarakat melalui perspektif gender pun ikut dibahas Puan. Dia menuturkan pandemi Covid-19 telah membuka kesempatan untuk transformasi tersebut.
"Para Pimpinan Parlemen Perempuan sangat antusias untuk memimpin perubahan tersebut. Ini merupakan tugas Parlemen di seluruh negara dan juga semua gender untuk memimpin transformasi sistem global kita, untuk memastikan alokasi lebih adil terhadap sumber daya di satu negara dan kesempatan lebih adil di masa depan," pungkas Puan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BKSAP DPR Dorong Pengembangan Pariwisata di Perbatasan, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan
Baca SelengkapnyaMegawati meminta Provinsi Bali tidak hanya berfokus kepada urusan pariwisata saja.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca SelengkapnyaDijelaskan Gus Ipul, Kota Pasuruan memiliki wisata religi dan heritage.
Baca SelengkapnyaPDIP mengatakan Pertemuan Presiden Jokowi dengan Puan Maharani sedang menjalan tugas kenegaraan
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan DPR siap mendukung keinginan pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Putu Rudana Beberkan Empat Poin Penting Hasil Forum Air Dunia, Ini Paparannya
Baca SelengkapnyaKepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat
Baca SelengkapnyaPertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara hingga membahas potensi kerja sama ke depan.
Baca Selengkapnya“Ketiga modal ini sudah bisa dikemas menjadi paket wisata untuk menarik kunjungan wisatawan," kata Sandiaga.
Baca SelengkapnyaBabak baru pariwisata Bali akan dimulai pada 14 Februari 2024 nanti dengan penerapan pungutan bagi wisatawan asing yang masuk Bali.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti.
Baca Selengkapnya