Kurang Rp 1,1 T, Indonesia gagal dapat Apache dan F16
Merdeka.com - Rencana Indonesia membeli alat tempur canggih seperti Helikopter Apache, Heli Serbu dan F16 kandas sudah. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan pemerintah sedang mengalami kerugian.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menjelaskan, pembelian tersebut sudah dibuat menjadi Keputusan Presiden (Kepres) dengan nilai Rp 50 triliun. Namun pemerintah baru mampu mencairkan dana sebesar Rp 23 triliun dengan cara dicicil.
"Sampai sekarang pembelian Alutsista itu hanya Rp 23 triliun, kemudian Rp 27 triliun sisanya itu tidak bisa dibayarkan. Dengan alasan keuangan pemerintah tidak diuntungkan," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2).
-
Apa penyebab kerugian PT Timah di tahun 2023? Virsal mengatakan penyebab terbesar kerugian tersebut karena harga timah di pasar global tengah mengalami penurunan. Alhasil, pendapatan yang dicatatkan PT Timah Tbk ikut turun.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Kenapa PT Timah rugi tahun 2023? 'Produksi menurun ditambah parah lagi harga jual timah juga menurun sehingga pendapatan itu jomplang jauh sekali,' kata Virsal dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (2/4). Pada saat yang sama, kata dia, beban operasional perusahaan masih tetap tinggi. Sehingga ada perbedaam cukup besar antara pendapatan dan beban operasional tadi.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang TNI AU beli dari Blok Timur? Sejumlah senjata dari Blok Timur sukses diboyong ke Indonesia. Indonesia juga mendapat pesawat pengebom IL-28, dan helikopter Mi-4.
Tak hanya rugi karena tidak dapat beli alutsista, Hasanuddin pun menyesalkan uang cicilan sebesar Rp 1,1 triliun yang jatuh tempo pada April ini, dari uang muka Rp 23 triliun tidak dapat dilunasi.
"Yang paling sangat disesalkan, dari Rp 23 triliun itu ternyata Rp 1,1 triliun yang seharusnya diprogramkan tahun ini juga tidak bisa terbayar," tutur dia.
Sehingga, lanjut Hasanuddin, kendala pembayaran itu secara otomatis merugikan Indonesia. Sebab, pemerintah terpaksa belum bisa mendapat alutsista yang sudah dipesan dari Amerika dan Rusia itu.
"Kita tidak bisa melanjutkan kontrak Apache, kita tidak bisa melanjutkan kontrak Heli serbu, dan kita juga tidak bisa melanjutkan kontrak F16," jelas Hasanuddin.
Dia menilai ada kesalahan manajemen dalam pembelian alutsista pertahanan tersebut. Sehingga, Indonesia belum bisa mendapatkan alat perang tersebut.
"Apache belum kita terima, Heli Serbu belum kita terima, F16 belum kita terima. Saya melihat ada miss manajemen pemerintah," pungkasnya. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMenurut kesepakatan, Indonesia juga akan memproduksi 48 unit jet tempur itu di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPesawat tempur ini nyaris dibeli Indonesia untuk TNI AU. Batal di saat akhir. Kisahnya tragis.
Baca SelengkapnyaRendahnya realisasi bauran EBT ini tak lepas dari belum tercapainya target investasi di sektor energi hijau.
Baca SelengkapnyaIndonesia memastikan membeli Rafale dan Mirage 2000-5
Baca SelengkapnyaPemerintah Korea Selatan dan Indonesia sedang melakukan negosiasi akhir untuk menyelesaikan masalah pembagian biaya.
Baca SelengkapnyaPembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.
Baca SelengkapnyaDiharapkan masalah ini bisa selesai di Desember 2023.
Baca SelengkapnyaNilai dari proyek pengembangan ini sekitar Rp100 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaProses pembayaran gaji yang tak utuh ini telah dikomunikasikan langsung kepada perwakilan karyawan PTDI.
Baca SelengkapnyaNilai dari proyek pengembangan ini sekitar Rp100 triliun.
Baca Selengkapnya