Follow
Kursi Pimpinan MPR Terbatas, Satu Parpol Pengusung Jokowi Kemungkinan Tak Dapat Jatah
Merdeka.com - Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid berharap hanya ada satu paket pimpinan MPR. Paket itu diharapkan hanya diisi dari partai Koalisi Indonesia Kerja. Sehingga paket pimpinan MPR terpilih aklamasi.
"Kalau komunikasi dibangun dengan baik, dengan satu paket, selesai aklamasi. Tapi kalau tidak kan terbuka paket lain," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).
Disinggung kemungkinan terbukanya komposisi pimpinan MPR dari luar partai pendukung pemerintah, Jazilul menilai diperlukan komunikasi politik.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
Selain itu, ada hal lain yang juga harus dibahas. Yakni jumlah kursi dan komposisi pimpinan MPR. Kursi pimpinan MPR berjumlah lima dengan komposisi empat dari partai politik dan satu kursi jatah Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dengan terbatasnya jatah kursi ini, membuat parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin kemungkinan besar ada yang tak mendapat kursi. Sebab, parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin berjumlah lima partai. Yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem.
"Nah di situ yang bisa dibahas. Kan bisa saling sharing di tempat lain," kata Jazilul.
Karena itu pula terbuka kans adanya paket lain. Jazilul mengatakan saat ini masih belum terlihat, namun bisa keluar tiga paket.
"Kalau mau buat sendiri, bisa 3 paket kok," kata dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden RI ke-7 Joko Widodo menjawab rencananya bergabung partai lain, usai dipecat dari PDIP
Baca Selengkapnya
Masa depan politik Jokowi menjadi sorotan setelah PDIP memutuskan melepasnya. Golkar dan Gerindra siap menerima Jokowi dengan tangan terbuka.
Baca Selengkapnya
Di DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca Selengkapnya
Politisi Gerindra, Maruarar Sirait membantah jika turunnya Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berdampak apa-apa.
Baca Selengkapnya
Manuver KIM Plus membuat PDIP kesulitan mengusung kader mereka di Pilkada 2024. Di beberapa daerah, PDIP membutuhkan koalisi untuk memenuhi syarat dukungan.
Baca Selengkapnya
Logo partai-partai ini tidak akan ada pada surat suara Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke HUT PDIP.
Baca Selengkapnya
Punya banyak 'kursi', Golkar menginginkan mitra koalisi yang setara.
Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca Selengkapnya
Gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.
Baca Selengkapnya
PDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah berharap Pilkada kandidat melawan kotak kosong ini tidak terjadi karena tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi.
Baca Selengkapnya